Thursday, December 15, 2016

Benalu Dalam Tubuh Demokrasi di Indonesia

Indonesia akan mengadakan pemilukada serentak tanggal 15 februari 2017 nanti. Untuk meramaikan bursa pemilihan, beberapa pasang calon sudah mendaftarkan diri ke KPU termasuk calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Jakarta. Sudah dipastikan bakal ada tiga pasang calon yang maju: Agus Harimurti dan Sylviana Murni, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta gubernur DKI saat ini, Ahok yang menggandeng Djarot Saiful Hidayat sebagai wakilnya.

Sementara itu, lebih dari seribu kilometre dari Jakarta, seorang pemuda bernama Andra bergegas memacu sepeda motornya. Tujuan pemuda pengagguran itu adalah ibu kota kabupatennya, Tebo, untuk meramaikan proses pendaftaran calon bupati yang akan maju pada pemilukada 2017 nanti. Di Tebo Andra sudah ditunggu oleh beberapa temannya yang lain yang berprofesi sama dengannya, pengangguran.

Maksud utama kehadiran Andra dan teman-temannya bukan semata-mata untuk menyaksikan pendaftaran calon bupati secara langsung. Ada motivasi lain yang mendorong mereka yaitu mengharapkan percikan rupiah dari para calon. Benar saja, sepulang dari Tebo, masing – masing mereka mengantongi rokok satu bungkus dan minyak bensin beberapa liter.  

Cerita seputar Andra dan kawan-kawannya diatas adalah potret demokrasi di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Gaung seputar Andra memang tidak selantang hiruk pikuk pencalonan gubernur DKI atau dinamika politik di ibukota. Tapi harus diakui, demokrasi di daerah dipraktekkan sedikit agak berbeda dengan yang diterapkan di Jakarta.

Di berbagai daerah di Indonesia, masa menjelang pemilihan kepala daerah masih dipandang banyak kalangan sebagai kesempatan emas untuk meraup untung dengan cara mendesak para calon memenuhi permintaan-permintaan mereka. menanggapi hal ini para calon tidak punya pilihan selain memenuhi permintaan tersebut sebab jika mereka menolak maka besar kemungkinan mereka tidak akan dipilih.

Naasnya, Andra tidak sendiri. Banyak Andra-Andra lainnya yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Mereka merapat kepada calon penguasa daerah dengan beragam intrik dan motif. Ada yang intriknya hanya mengharapkan sebungkus rokok dan beberapa liter bensin sebagaimana yang dilakukan oleh Andra dan teman-temannya, ada juga yang berpikiran lebih jauh menjalin hubungan demi prospek kerja di masa depan. Mereka berharap apabila kepala daerah yang mereka dukung menang, mereka bisa ditempatkan oleh sang pemimpin baru di berbagai instansi pemerintahan yang berada dibawah naungan pemerintah daerah.

Fenomenan ini tentu tidak terjadi begitu saja. Ada alasan kuat dibelakangnya yaitu masih sempitnya lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Mayoritas daerah di Indonesia saat ini belum mampu menampung membludaknya sarjana-sarjana yang pulang kampung selepas meyelesaikan studi mereka di kota. Alhasil, tiap tahunnya jumlah pengangguran terdidik di Indonesia terus meningkat tanpa bisa dibendung lagi.[1]

Membanjirnya pengangguran terdidik juga disebabkan oleh ketimpangan persebaran lapangan pekerjaan di Indonesia yang masih terpusat di Jawa dan Bali.[2] Lapangan pekerjaan yang tersedia di banyak daerah di Indonesia pun masih terbatas pada sector informal seperti pertanian, perkebunan, dan instansi-instansi pemerintahan seperti sekolah, rumah sakit, atau kantor-kantor pemerintah daerah. Sektor lain yang digerakkan oleh swasta seperti perusahaan-perusahaan besar masih terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta atau Medan.

Maka masuk akal memang, mendekat kepada penguasa adalah pilihan yang logis yang dapat dilakukan oleh banyak pengangguran terdidik dalam rangka mengamankan masa depan kehidupan mereka. Sayangnya, praktek seperti ini tidak hanya mengurangi kualitas tenaga kerja sebab perekrutan bukan berdasarkan asas meritokrasi, tetapi yang paling penting adalah hal ini mencederai demokrasi. Walhasil, tidak berlebihan bila menyebut bahwa demokrasi menjadi korban dari tidak meratanya persebaran lapangan pekerjaan ini.

Dengan bergulirnya Pemilukada serentak sedikit membuat banyak pengangguran terdidik di daerah menarik nafas lega. Mereka yang menganggur memiliki kesempatan untuk direkrut selama beberapa bulan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai panitia pengawas lapangan (PPL), Panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Meski demikian, kisaran gaji yang mereka peroleh masih terlalu rendah yaitu antara 600.000 rupiah sampai 1.500.000 rupiah per bulan.[3]

Walaupun begitu, tetap saja Indonesia masih terbebani oleh mahalnya biaya pemilihan kepala daerah di Indonesia. KPU melaporkan bahwa antara 2010-2014 biaya yang dikeluarkan negara untuk mengongkosi pilkada mencapai 15 triliun rupiah. Salah satu komponen biaya yang membuat pemerintah keteteran adalah panitia pengawas pemilu.[4] Tentu ini bukanlah berita bagus untuk Indonesia dalam menyongsong pemilukada serentak 2017. Terlebih lagi keuangan Indonesia saat ini sedang tidak sehat karena APBN Indonesia untuk tahun 2016 mengalami deficit.[5]

Mahalnya ongkos pemilihan kepala daerah dengan system terpisah menjadi alasan utama diadakannya pilkada secara serentak dengan harapan pemilukada serentak akan memangkas biaya penyelenggaraan. Namun yang terjadi justru kebalikannya. Pemilukada serentak ternyata memakan lebih banyak rupiah dari system pilkada sebelumnya.[6]

Maka tak heran desakan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan anggota DPR terus bergulir dengan segala potensi tantangan dan rintangannya. Mesti diakui, mengingat massifnya praktek politik transaksional antara calon kepala daerah dan para konstituen, solusi pemilihan kepala daerah kembali ke DPR bisa diterima. Paling tidak, dengan begitu keuangan negara bisa sedikit tertolong dan anggaran untuk pemilukada langsung yang jumlahnya tidak sedikit itu bisa dialihkan ke penciptaan lapangan pekerjaan bagi para penganggur terdidik yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia. Atau bisa juga dana itu digunakan untuk membantu mereka membuka bisnis sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain. Hal ini dikarenakan para penganggur terdidik di Indonesia, dalam membuka bisnis masih terkendala di modal awal. Tentu merupakan angin segar bila pemerintah mau mengulurkan tangan untuk membantu mereka.

Pemilukada Jakarta akan terus bergema di seantero penjuru Indonesia. Kasak-kusuknya tidak akan reda sebab memang posisi Jakarta sangat strategis sebagai ibukota negara Indonesia. Sementara itu, orang-orang seperti Andra juga akan terus menggenjot kedekatan mereka kepada para calon penguasa daerah. Pergerakan mereka tak terdengar lantang, tenggelam oleh hiruk-pikuk perpolitikan di ibukota. Namun, efek dari aktifitas politik mereka berakibat fatal bagi demokrasi bak benalu yang wujudnya terlihat kecil, tapi secara perlahan mematikan pohon yang mereka tempati. Indonesia mesti membersihkan benalu-benalu ini demi kebaikan demokrasinya sendiri.

The Hijab: More Than Just a Piece of Cloth


“Take it off! This is America!” cried Gill Parker Payne, a man from Gastonia, North America, to a woman sitting in a front row seat during a Southwest Airlines flight from Albuquerque, New Mexico to Chicago.
“My sister-in-law was spat at and punched in the face at the grocery store while carrying my nephew in London, Ontario,” said a Canadian man on his Twitter account.
“Now my niece is too frightened to even go back to town,” complained Tayyib Nawaz. He was struck by the tragedy that befell his four-year old niece in Worcester city centre. An unidentified man approached the innocent child and pushed what looked like human faeces into her face.
Such inhumane behaviour towards two women and one small child had the same motivation: the hijab, or face veil. The bad news is these cases are only a small proportion of the many abuses that occur away from the media’s gaze. The world seems too big and the number of journalists is not commensurate with its inhabitants; therefore, not all shameful actions against Muslim women who wear the hijab can be documented.
It seems strange that a piece of cloth attached to a person’s body causes the wearer to become a target for hatred and even violence. Its material is ordinary, made of yarns, the same as basic clothes worn by everyone. The use of that veil does not even disturb those who are around. Then, why do so many dislike it?
Admittedly, it is not the piece of cloth known as hijab that is in question, but rather the value that encourages its use; namely, Islam. It cannot be denied that hatred against the hijab is borne out of the growing Islamophobia. This has led many Muslim women who wear the hijab to become the impingement target of hatred in the form of insults as well as violence.
In reality, however, this piece of cloth is not worn solely by Muslim women. The women of other religions and beliefs actually wear the same cloth that covers the head; for example, Christian nuns, Coptic Christians, Hindu women, Sikh women, and Orthodox Jewish women. All of these women dress in the style prescribed by their religions, just like Muslim women who wear the Hijab to follow what is written in their holy book.
Surprisingly, those ‘hijabi’ women of religions and faiths other than Islam are not discriminated against or abused. Nobody is disturbed by their presence when the clothes they wear also cover the head. Therefore, it is clear that the ‘culprit’ is not the Hijab, but Islam.
Growing hostility against Islam is increasingly apparent after some politicians in the western world ‘douse’ the fire with oil. The political rhetoric of U.S. presidential candidate, Donald Trump, is fresh in the memory as he calls for the prohibition of Muslims entering the United States. Meanwhile in the UK, based on the results of a survey conducted by the Islamic Human Rights Commission (IRHC), more than two-thirds of the 1,780 respondents revealed that they have heard anti-Islamic comments made by politicians. Not only that, half of them admitted that politicians deliberately allow Islamophobia-inspired discrimination to occur. The unfair treatment of Muslims illustrates how Islam continues to be regarded as an enemy, not a friend. It is still considered a source of problem rather than part of the solution.
Across Europe, Islam is still considered an unpleasant ideology. In Germany, for example, 47% of far-right Germans see Muslims through a negative lens. The same view is also true in many other European countries, from Hungary to the UK, and from Sweden to Italy. Even in Eastern European countries, the negative perception of Muslims has reached more than 60%. Again, the dislike of Islam is not based on Muslim themselves, but rather the religion followed by Muslims. As has been uttered by a Dutch politician, Geert Wilders, few years ago; “I have a problem with Islamic tradition, culture, ideology. Not with Muslim people.”
The problem is that Muslims and Islam cannot be separated as an individual is Muslim because he adheres to the religion of Islam. In other words, hatred of Islam equates to hatred of Muslims. So it is no wonder that Muslims become the target of all forms of discriminations and violence borne out of Islamophobia. And the ones who are at most risk are Muslim women because their Islamic identity, the Hijab, cannot be hidden from sights. As reported by Tell Mama, an organisation that monitors Islamophobia-based violence, Muslim women are the ones who most often suffer violence and harassment on the streets.
The hijab worn by Muslim women is still regarded by many as a problematic ideological symbol; thereby making many women vulnerable to discrimination, harassment, and violence. Islamophobia that is spreading in some parts of the world should be scrapped because, as a religion, Islam is the same as other dominant religions in the world; namely, one that respects differences. Would it not be boring if everyone was uniform in their beliefs?
This piece is also published at: http://www.huffingtonpost.co.uk/muhammad-zulfikar-rakhmat/the-hijab-more-than-just-_b_11314584.html 

More work needed for Indonesia’s democracy



A lack of employment opportunities is undermining Indonesia’s democratic gains, write Muhammad Zulfikar Rakhmat and Muhammad Beni Saputra. 
Indonesia is bracing for simultaneous regional elections in February 2017. Several pairs of candidates have emerged, including those eyeing the coveted governor and vice governor thrones in Jakarta. These include Agus Harimurti and Sylviana Murni, Anies Baswedan and Sandiaga Uno, as well as the current governor Basuki ‘Ahok’ Tjahja Purnama with Djarot Saiful Hidayat as his deputy.
Meanwhile, over a thousand kilometres from Jakarta, an unemployed young man named Andra bikes towards Tebo, where candidate registrations are being held. He is joined by friends battling similar financial challenges who are hoping to receive a splash of money from candidates. They leave with a pack of cigarettes and a few litres of petrol.
This story is a portrait of the dysfunctional state of democracy in Indonesia’s remote areas. In various regions, the period ahead of the local election is widely seen as a golden opportunity to reap profits from candidates.
Citizens are flocking to prospective local authorities with different intrigues and motives. While some only expect a pack of cigarettes and a little gasoline, others seek to develop connections for future employment prospects. They hope that if the candidates they support win, they could be positioned in different governmental agencies under the auspices of the local government.
The driving force behind this phenomenon is the lack of employment opportunities in these remote regions, which are not able to accommodate the explosion of graduates who return home after completing their studies in the city. Consequently, each year the number of unemployed educated in Indonesia continues to climb.
The explosion of the unemployed educated is also caused by the inequality of the employment distribution in the country that is still mainly concentrated in Java and Bali. Jobs available in other regions are still limited to the informal sectors such as agriculture, plantations, as well as government institutions such as schools, hospitals, and government offices. Other sectors that are driven by the private sector as major companies are still limited to major cities such as Jakarta or Medan.
Getting closer to those in power is a logical choice for many unemployed educated hoping to secure their future. Unfortunately, this practice not only reduces the quality of the workforce because recruitment is not based on meritocracy, but, more importantly, it hurts democratic principles. Democracy itself becomes a victim to Indonesia’s unequal employment distribution problem.
The simultaneous regional elections provide many unemployed educated in the distant regions some relief. They have a chance to be employed for several months by the government to serve in the field supervisory committee (PPL), the district supervisory committee (Panwawscam), and the election supervisory committee (Panwaslu). Nonetheless, the range of salaries they earn is low, at between 600,000 rupiah  to 1.5 million rupiah per month.
Furthermore, Indonesia is still burdened by the high expense of local elections. The General Elections Commission reported that between 2010 and 2014, the costs incurred to finance state elections reached 15 trillion rupiah.
The high cost of the local elections with a separate system was the main reason behind having simultaneous regional elections instead, in hopes of reducing implementation costs. Yet ironically, the simultaneous election system is costing far more than the previous election system.
It is not surprising if the urge to restore the local elections into the hands of the People’s Representative Council (DPR) continues to swell. It is important to note, given the massive practice of transactional politics between prospective regional heads and the constituents, that the solution to restore the local election back to the hands of DPR is possible.
If so, budgets for the direct election can be allocated to the creation of jobs for the unemployed educated scattered around the country. In addition, resources can also be used to help these unemployed individuals to open businesses and provide job opportunities for others — unemployed educated in Indonesia are still unable to open up businesses due to constraints in initial capital. It would  be a breath of fresh air if the government is willing to lend a hand to help them.
The elections in Jakarta will remain highly scrutinised given Jakarta’s status as a political centre, and will no doubt dominate the conversation in Indonesia and further afield. At the same time, people like Andra will continue to push their motivations in remote regional elections. Their situations are drowned out by the bustle of politics in the capital.
Muhammad Zulfikar Rakhmat is a PhD scholar at the University of Manchester.
Muhammad Beni Saputra is a recent graduate of the University of Manchester.

This piece is also published at: http://www.newmandala.org/work-needed-indonesias-democracy/ 

Bukankah dunia ini terlalu membosankan bila semuanya seragam?


“Take it off! This is America!” teriak Gill Parker Payne, seorang pria asal Gastonia, North Carolina kepada seorang wanita yang duduk di kursi barisan depan pesawat. Kapal terbang yang ditumpangi oleh laki-laki dan perempuan tersebut sedang bersiap-siap untuk terbang dari Albuquerque, New Mexico ke Chicago menggunakan maskapai penerbangan Southwest Airlines.[1]
“My sister in law got spat on and punched in the face at a grocery store while carrying my nephew in London Ontario” cuit seorang pria asal Kanada di akun Twitternya.[2]
“Now my niece is too frightened to even go back into town” keluh Tayyib Nawaz. Tayyib merasa terpukul atas tragedy yang menimpa keponakan perempuannya yang masih berusia empat tahun di pusat kota Worcester, UK. Seorang pria tak dikenal mendekati anak tak bersalah itu dan mengusapkan benda mirip kotoran manusia ke wajahnya.[3]

Perlakuan tidak manusiawi terhadap dua perempuan dan satu anak kecil diatas dilatarbelakangi oleh sesuatu yang melekat di badan mereka: hijab. Berita buruknya adalah, kasus tersebut hanya sebagian kecil yang muncul ke publik dari sekian banyak pelecehan yang terjadi yang luput dari perhatian awak media. Dunia ini terlalu besar dan jumlah jurnalis tidak sepadan dengan penghuninya sehingga tidak semua perbuatan nista terhadap wanita muslim gara-gara berhijab bisa di dokumentasikan.

Sepintas, terlihat aneh selembar kain yang melekat di badan seseorang menyebabkan si pemakainya menjadi target kebencian bahkan kekerasan. Dasar kainnya dasar biasa, terbuat dari benang, sama dengan dasar baju yang dipakai oleh semua orang. Penggunaan kain itu pun tidak mengganggu orang yang ada di sekitar. Lantas, mengapa banyak yang tidak suka?

Harus diakui, bukan selembar kain bernama hijab itu yang dipermasalahkan, tetapi nilai yang menganjurkan penggunaannya yaitu Islam. Kebencian terhadap hijab lahir karena kebencian terhadap islam. Dan kebencian terhadap islam menyebabkan banyak wanita islam yang berhijab menjadi target pelampiasan kebencian dalam bentuk hinaan juga kekerasan.

Sebenarnya hijab tidak hanya  dipakai oleh wanita islam saja. Wanita-wanita dari agama dan kepercayaan lain juga banyak yang memakai pakaian yang menutup kepala itu. Biarawati kristen, wanita sekte Kristen Coptic, wanita hindu, wanita Sikh, dan wanita Yahudi ortodoks[4] adalah sebagian kecil contohnya. Semua dari wanita tersebut berpakaian demikian karena mereka ingin menjalankan perintah agama mereka, sama halnya dengan wanita muslim yang memakai hijab semata-mata ingin mempraktekkan apa yang tertulis di dalam Al Quran.

Anehnya, wanita-wanita ‘berhijab’ dari agama dan kepercayaan lain diluar islam tidak mengalami pelecehan sebagaimana yang menimpa wanita-wanita islam. Tidak ada yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka padahal pakaian yang melekat pada mereka juga menutupi kepala. Semakin jelaslah bahwa yang dianggap ‘biang kerok’ itu bukanlah hijab tetapi islam.

Api permusuhan terhadap islam semakin menyala setelah beberapa tokoh politik di dunia barat ‘menyiramnya’ dengan minyak. Masih segar dalam ingatan retorika politik calon presiden USA dari partai democrat, Donald Trump, yang hendak melarang muslim masuk ke amerika.[5] Di britania raya, berdasarkan hasil survey yang diadakan oleh Islamic Human Rights Commission (IHRC), lebih dari dua pertiga dari total 1.780 responden mengungkapkan bahwa mereka pernah mendengar komentar anti islam dari para politikus. Bukan itu saja, separoh dari mereka mengaku bahwa para politikus sengaja membiarkan tindakan-tindakan berbau islamophobia terjadi.[6] Perlakuan tidak adil terhadap muslim ini merupakan sebuah gambaran betapa islam masih dipandang sebagai lawan bukan kawan. Masih dinilai sebagai sumber masalah bukan bagian dari solusi.

Di seantero benua eropa Islam masih dilihat sebagai ideology yang tidak menyenangkan. Di jerman misalnya, 47% rakyat jerman di haluan politik kanan masih melihat muslim dengan kacamata negative. Pandangan yang sama juga berlaku di banyak negara eropa yang lain dari Hungaria sampai Britania. Dari Swedia sampai Italia. Bahkan di negara-negara eropa timur pandangan negative terhadap muslim sudah mencapai lebih dari 60 per sen.[7] Lagi-lagi, ketidaksukaan terhadap muslim ini bukan didasari oleh muslim itu sendiri sebagai manusia tetapi lebih kepada agama islam yang dianut oleh muslim tersebut. Sebagaimana yang pernah diutarakan oleh seorang politisi negara Belanda, Geert Wilders, beberapa tahun yang lalu:  'I have a problem with Islamic tradition, culture, ideology. Not with Muslim people.'[8]
Permasalahannya adalah muslim dan islam tidak bisa dipisahkan sebab seseorang dikatakan muslim karena dia menganut agama islam. Artinya, ketidaksukaan terhadap islam sama saja tidak menyukai pemeluknya yaitu muslim. Maka tak heran bila muslim menjadi target segala macam bentuk diskriminasi dan kekerasan yang lahir dari islamophobia ini. Dan korban yang paling beresiko terkena dampak islamophobia tentu saja wanita muslim sebab identitas keislaman mereka, yaitu hijab, tidak bisa disembunyikan dari pandangan mata. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Tell Mama, sebuah organisasi yang memonitor kekerasan berbentuk Islamophobia, wanita muslim adalah yang paling sering mengalami kekerasan dan pelecehan di jalanan.[9]
Hijab yang dikenakan oleh wanita muslim masih dianggap sebagai symbol ideology yang bermasalah bagi banyak kalangan sehingga banyak wanita muslim yang menjadi target utama diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan. Islamophobia yang menyebar di amerika dan eropa mesti dikikis dari kehidupan sebab sebagai agama, islam sama saja dengan agama dominan lainnya di eropa dan amerika, yaitu agama yang menghargai perbedaan. Bukankah dunia ini terlalu membosankan bila semuanya seragam?




Jadi, Berubahlah, kawan!

Laju sepeda motor yang berpacu kencang mendadak dipelankan oleh adikku. Padahal posisi kami sudah di ujung kampong. Dia penasaran dengan objek yang baru saja kami lewati meskipun berkali-kali kutegaskan kalau itu hanya anak kucing. Tapi tetap saja dia membelokkan motor kemudian kembali ke belakang.
Dari sorotan lampu sepeda motor Varioku tampak jelas kalau benda bergerak di tepi jalan itu bukan anak kucing, melainkan anak kukang! Binatang liar bermata besar yang imutnya minta ampun. Jalan anak kukang itu amat lambat, menambah keimutannya yang melelehkan hati.

Tidak tahan akan kelucuannya, kuambillah anak kukang itu dengan memegang perutnya seperti yang kulakukan terhadap kucing-kucingku di rumah. Sial, baru saja tanganku mengangkatnya anak kukang itu dengan cekatan menancapkan taringnya yang tajam ke telunjukku. Darah bercucuran, rasa sakit menjalar. Anak kukang itu dengan santai melangkah pergi ke dalam semak. Aku pun kembali ke rumah untuk mengobati lukaku.
Entah kenapa, malam berikutnya perjalananku lagi-lagi terganggu. Sedang enaknya bertengger diatas motor seekor ular kobra melintang di tengah jalan. Untung saja dia langsung kembali ke belakang. Jika tidak bisa-bisa kakiku dilahapnya juga.

Dan, beberapa hari ke belakang segerombolan gajah liar sumatera ditemukan mondar-mandir di seberang kampong tetangga. Gajah-gajah itu berasal dari Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

Ada hal yang membuat hatiku gembira terhadap kejadian diatas walaupun pada kenyataannya membawa petaka dan juga mendebarkan jantungku. Aku senang ternyata binatang liar masih tersisa di kampungku. Belum semuanya punah atau hilang karena desakan tangan dan perut manusia. Padahal beberapa tahun ke belakang ini aku sudah pesimis dengan kehidupan binatang-binatang liar yang semasa aku kecil dulu hidup bebas tanpa ada yang mengganggu.
Aku ingat betul ketika masa-masa pra sekolah dan masa sekolah dasar di kampungku, Teluk Langkap. Kala itu kampungku kaya sekali dengan berbagai macam binatang liar yang hidup rukun damai dengan warga desa. Burung murai yang berwarna hitam putih itu terbang bebas kesana kemari di sepanjang kampong tanpa diusik oleh manusia. Kadang bahkan mereka bersarang di bawah atap rumah penduduk dengan tenang.

Begitu juga dengan burung-burung yang lain. Buruh serindit acapkali kujumpai berombong-rombong hinggap di pohon kelapa. Mereka berkicau dan menari-nari disana dengan bebas. Menikmati alam yang sejatinya juga diciptakan Tuhan buat mereka bukan semata-mata untuk manusia.
Warna burung serindit amat khas yaitu hijau merah, membuat burung ini amat indah untuk dipandang. Terlebih ukuran mereka yang mungil itu. Semakin menjadikan mereka burung favoritku semasa kecil.

Ada lagi burung betet. Sekilas burung betet tampak sama dengan serindit. Warna mereka serupa yaitu didominasi oleh warna hijau. Bentuk paruh mereka pun mirip. Tipikal burung pemakan biji. Tapi bagiku perbedaan mencolok antara burung betet dan serindit terletak pada ukuran. Tubuh betet lebih berisi dibandingkan badan serindit.

Ada banyak lagi burung-burung lainnya yang dulu hidup bebas di kampungku; burung puyuh, belibis, ruak-ruak, punai, dan aneka macam burung berebah.
Masa kecilku tidak hanya ditemani oleh burung-burung kecil nan elok mempesona tetapi juga dibesarkan oleh sungai yang terpanjang di pulau Sumatera yaitu sungai Batanghari. Waktu itu Batanghari adalah teman terbaikku. Saban pagi dan petang aku menyelam di dalamnya atau bermain kejar-kejaran di pulau bungin yang membentang di tepinya. Jika sedang surut, air Batanghari di kampungku amatlah jernih. Ikan-ikan yang ada di bawah jamban (tempat mandi yang terbuat dari balok kayu dan papan) dapat dilihat dari sela-sela papan.
Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah aku mandi dulu di Batanghari. Begitu juga dengan siswa dan masyarakat lainnya di kampungku. Semuanya mengandalkan Batanghari untuk bersih-bersih. Yang paling aku sukai dikala mandi pagi adalah suasana ramai yang tersaji. Di seberang kampungku masa itu masih banyak pohon-pohon menjulang tinggi yang usianya ratusan tahun. Hutan hujan itu terhampar luas hingga ke Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang dimiliki oleh provinsi Jambi dan Riau. Dari dalam rimba itulah suara ribut itu berasal. Kumpulan siamang, ungka, dan kera hutan saling bersahut-sahutan seolah ada hal yang tidak beres yang mereka perdebatkan. Mereka selalu melakukannya setiap pagi. Rutin. Tak pernah berhenti.
Tapi semuanya kini cuma tinggal kenangan. Dalam kurun waktu lebih kurang 10 tahun saja segalanya berubah drastis tepatnya ketika Indonesia memasuki zaman reformasi tahun 1999. Era yang juga disebut era demokrasi itu telah berkontribusi terhadap membisunya kampungku oleh sebab tiada lagi burung yang bernyanyi, ungka yang berteriak di pagi hari, dan keruhnya sungai Batanghari. Burung-burung tak lagi leluasa hinggap diranting sebab manusia sudah tau nilai rupiah dari keindahan suara dan corak mereka. Ungka sudah kehilangan pohon untuk bertengger dan Batanghari sudah menyandang nama baru sebagai kolam lumpur terpanjang di Sumatera.
Apa sumbangsih demokrasi atas semua ini? Era demokrasi disebut juga dengan zaman kekuasaan rakyat. Dalam system ini rakyat berada di posisi teratas yang perlu diutamakan. Tak salah memang, semenjak bermulanya zaman ini awal 2000an rakyat di daerahku benar-benar berkuasa. Hutan di kecamatanku, kecamatan Sumay, yang luasnya minta ampun itu dalam rentang waktu sekitar 6 tahun saja (1999-2005) habis tak berbekas. Semuanya karena rakyat Sumay pada khususnya dan Tebo pada umumnya ‘berkuasa’ penuh atas pohon-pohon raksasa berusia ratusan tahun itu. Maka jangan heran dalam periode ini rakyat di Tebo, khususnya mereka yang tinggal di sepanjang sungai Batanghari, tidak mengenal yang namanya kekurangan rupiah. Duit sudah ibarat kertas saja pada masa itu. Hampir setiap rumah parkir mobil truk pengangkut balok. Paling sedikit satu unit. Bahkan banyak yang punya lebih dari tiga.

Sebelum era demokrasi masyarakat di kampungku masih takut-takut untuk membabat hutan. Di zaman Suharto Mereka hanya menjadi penonton menyaksikan tronton-tronton membawa balok kayu di seberang kampong kemudian ditarik pakai ponton ke hilir sungai.
Kegiatan perusahaan besar itu bertujuan untuk ‘pembangunan’ Indonesia. Entah apanya yang dibangun dan dimana pembangunan itu hanya penguasa orde barulah yang paham. Yang jelas kampungku dulu begitu-begitu saja. Tidak ada kemajuan yang berarti. Orang-orangnya pun masih setia dengan kemiskinan.
Runtuhnya orde baru dan bermulanya zaman demokrasi tidak membuat hutan di Tebo aman dari keserakahan. Malahan zaman demokrasi lebih ganas lagi. Zaman Suharto hanya beberapa perusahaan yang beroperasi. Zaman demokrasi? Masyarakat sekabupaten Tebo plus mereka yang datang dari kabupaten lain yang turun tangan. Semuanya berkolaborasi antara rakyat jelata, aparat keamanan, dan aparat pemerintahan. Masa itu setiap kampong penuh dengan tauke balok. Kalung dan gelang mas anak istri mereka besar bukan main. Pernikahan pemuda pemudi anak tauke dirayakan besar-besaran. Sampai menyewa organ tunggal atau band dari Palembang atau Padang ke kampong. Peduli apa tentang biaya cataran yang mahal. Sebab sekali lagi, uang bukan masalah bagi para tauke itu. Bahkan ada tauke di kampongku merayakan pernikahan anaknya tujuh hari tujuh malam!
Kejayaan masyarakat di daerahku berimbas juga terhadap kehidupanku di tanah rantau. Temanku di pesantren As’ad selalu tidak percaya kalau ayahku tidak punya mobil. Banyak mereka yang bilang mustahil orang Tebo tidak punya mobil. Meskipun aku sudah menjelaskannya sekuat tenaga tapi mereka tetap tidak percaya. Bagi mereka orang Tebo semuanya kaya termasuk ayahku. Mereka tidak salah jika definisi kaya adalah orang yang tidak kekurangan duit. Saat itu meskipun ayahku tidak punya mobil sendiri tapi ayahku juga seorang tauke balok. Walaupun tidak begitu massif sebab Ayah hanya menebang kayu yang terdapat di belakang kebun karetnya. Plus, ayah juga punya bisnis damar dan rotan yang dia beli dari suku anak dalam.
Tahun 2005 keatas perekonomian di daerahku mulai lesu. Hutan habis. Mata pencaharian tiba-tiba menghilang. Dan, secara perlahan pula para tauke balok bangkrut. Untuk mensiasati agar dapur tetap mengepul, masyarakat di daerahku kembali ke profesi mereka semula yaitu berkebun. Ada yang buat kebun sawit banyak juga yang menyadap karet lagi.
Sebagai tambahan, ada lagi satu mata pencaharian baru. Entah dari mana ide itu datang, masyarakat tepian sungai Batanghari menemukan sesuatu yang tak tersentuh dari sungai Batanghari. Mereka membuat rakit yang dilengkapi dengan mesin diesel yang kemudian digunakan untuk mengeksploitasi emas yang ada di dasar sungai Batanghari. Tapi amat sangat disayangkan aktifitas yang disebut ‘dongfeng’ itu justru merusak ekosistem sungai. Air menjadi keruh bak lumpur dan tercampur air raksa. Hasil sedotan mesin dongfeng membentuk pulau-pulau buatan yang mengganggu aliran sungai. Kondisi ini tentu saja merugikan warga yang sehari-harinya menggunakan Batanghari sebagai sumber air minum dan keperluan bersih-bersih. Bukan itu saja, air raksa yang menyebar di sungai berbahaya bagi kesehatan.

Aku sendiri sangat prihatin setiap kali pulang kampong melihat kondisi air sungai Batanghari yang mengenaskan itu. Tak bisa lagi kunikmati menyelam di dalamnya atau melihat udang yang bersembunyi di dalam pecahan balok kayu jamban. Air Batanghari tak ubahnya seperti air lumpur yang berbau serta lengket di badan. Walhasil, setiap kali berjalan ditepi Batanghari aku hanya bisa mengurut dada. Kutahan hasratku untuk berenang sebagaimana yang biasa aku lakukan ketika kecil dulu. Hatiku menangis, batinku merintih.
Hampir bisa kupastikan kalau kejernihan Batanghari seperti pada masa kecilku dulu takkan terulang kembali. Sepanjang aku hidup sampai aku mati, kalau keadaan yang merusaknya tidak berubah, air Batanghari tidak akan kembali ke kejayaannya di masa lalu dimana permukaannya mengkilap bila diterpa cahaya matahari. Kalaupun ada perubahan, keadaannya tidak akan sejernih dulu sebab hutan telah habis, sungai-sungai kecil sudah banyak yang mengering akibat aktifitas perkebunan, dan kegiatan dong feng yang sudah merambah ke anak sungai. Malang nasib anak cucuku kelak…
Sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah mengenai dong feng. Sudah ada juga aparat yang turun merazia. Tapi apa hendak dikata, demokrasi menjanjikan kekuasaan di tangan rakyat. Rakyat amat berkuasa melawan aparat. Salah-salah sedkit mereka akan demo dan bertindak anarkis. Di sarolangun beberapa waktu silam contohnya, razia dong feng sampai meregang nyawa. Bukankah ini mengerikan? Rakyat tidak mau lagi diatur karena mereka sudah merasa berkuasa. Aparat pun kadang enggan bertindak tegas. Sebab banyak dari mereka yang juga ikut mencicipi manisnya uang hasil dongfeng.
Kerusakan alam di daerahku tidak menyisakan apapun kecuali kemiskinan yang semakin nyata. Tak kutemui lagi wajah-wajah yang dulu sumringah karena dompet tak pernah tipis rupiah. Tak ada lagi perlombaan pembangunan rumah-rumah mewah yang biasanya terjadi. Para tauke sudah banyak yang melarat. Yang bukan tauke jangan ditanya lagi. Hidup mereka morat-marit. Tanah, kebun, aset keluarga telah terjual atau tergadai ke bank. Bahkan ada yang kembali berbalok (menebang hutan) dengan mencuri balok di hutan lindung di sekitaran Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.
Ironisnya lagi, kini batang durian pun sudah mulai jarang ditemukan sebab sudah habis ditebang untuk dijadikan balok. Banyak orang tidak tau lagi harus berbuat apa untuk menghasilkan rupiah. Harga karet sudah lama anjlok. Kebun sawit tidak semuanya punya. Selama ini pun mereka sudah terbiasa bergantung kepada alam. Mau duit tinggal menebang hutan. Ketika hutan itu habis mereka mulai merongrong kebun durian yang dulu ditanam oleh nenek moyang mereka. Praktis, generasi Tebo mendatang akan sulit mencicipi buah durian sebab batangnya sudah habis ditebang. Paling mereka akan beli. Itupun kalau ada duit. Jika tidak punya duit, positif hanya menelan air liur saja.
Sebelum mengakhiri tulisan ini, jika boleh saya berpesan, saya mengajak seluruh generasi muda Tebo khususnya yang sudah dan sedang mengenyam pendidikan tinggi untuk membuka mata. Kita adalah generasi yang beruntung bisa mencicipi bangku kuliah. Tidak sama dengan banyak pendahulu kita yang hanya tamatan SD saja. Atas semua anugerah ini wajib hukumnya bagi kita untuk bersyukur. Bagaimana cara mensyukuri nikmat belajar ini? Caranya adalah dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Jangan asal kuliah saja. Harus menjadi sarjana yang berkualitas setelah lulus nanti. Dan, yang paling penting lagi adalah kita mesti menjadi sarjana yang menghargai kekayaan alam. Bumi ini bukan milik kita sendiri. Allah menciptakannya juga untuk makhluk lain. Alam ini juga bukan untuk kita rusaki. Tetapi untuk kita rawat kelestariannya. Itulah tugas kita sebagai khalifah yang ditunjuk langsung oleh Allah swt.
Dunia selepas tamat kuliah itu kejam, kawan. Kita ini ibarat anak ayam yang saling berebut makanan yang secuil. Bila tidak sigap maka siap-siaplah kelaparan. Apa yang bisa kita andalkan lagi. Ijazah saja? Sudah banyak ijazah para pendahulu kita yang tidak ada gunanya. Jangan ditambah lagi. Hutan? Tidak ada lagi yang bisa ditebang kecuali tiang rumah datuk buyut kita. Sungai? Ah, rasanya terlalu rendah bila seorang sarjana kerjanya hanya memasang pukat di Batanghari untuk mencari ikan seekor dua. Jadi apa yang perlu disiapkan? Ada dua. Yang pertama ilmu dan yang kedua jaringan.
Rajin-rajinlah dalam belajar. Tekankan dalam diri bahwa seusai tamat nanti kita harus menjadi seorang sarjana yang betul-betul menguasai bidang yang kita tekuni. Bukan sekedar menyandang gelar saja. Soal jaringan, harus rajin-rajin membangun komunikasi dengan orang lain. Bertemanlah dengan siapapun selagi itu tidak membawa hal buruk terhadap diri kita. Usahakan juga berteman dengan orang-orang yang punya pikiran maju dan networking yang luas.
Kukang, burung-burung, dan binatang-binatang liar lainnya sudah tak banyak lagi di kampungku. Mereka telah punah oleh sebab tangan-tangan jahil yang tidak memikirkan anak cucu. Batanghari dan hutan pun demikian. Kejayaan keduanya hanya tinggal cerita pengantar tidur, sebuah hadiah besar dari kekuasaan penuh rakyat yang berlindung dibawah payung bermerek demokrasi.
Kabupaten Tebo sebentar lagi mengadakan pemilihan raja daerah. Ada dua kubu yang siap bertarung yaitu kubu HaHa dan kubu SuSah. Meskipun tidak ada kaitannya sama sekali, tetapi izinkan saya meminjam slogan luar biasa kedua pasang calon itu sebagai penutup tulisan ini. HaHa bisa dikatakan mewakili tawa orang tua kita di zaman berbalok dulu yang riuhnya kini sudah hilang. Sedangkan SuSah adalah hadiah dari tawa HaHa itu untuk kita dan generasi setelah kita. Ke-SuSah-an ini tidak akan berkesudahan bila kita tidak bangun untuk memperbaiki diri. Jadi, Berubahlah, kawan!

So, Maju Terus, Raih Mimpimu!

“Sudahlah Beni, jangan bercita-cita terlalu tinggi, nanti gila. Kalau gila, siapa yang akan mengurusmu?” Cetus pamanku sewaktu kumpul keluarga di hari raya. Tangannya mengelus-elus pundakku.

“Hey guys, kalau kalian ingin melihat teman kita gila setelah selesai kuliah nanti, Benilah orangnya!” Teriak seorang kawan di depan beberapa teman kelas.

Keraguan bernada sinis ini adalah segelintir contoh dari sekian banyak orang-orang yang menyangsikan impianku untuk menjejakkan kaki ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat.

Jika mereka ragu, itu wajar. Siapa pula yang percaya dengan impian seorang berandal yang tidak lulus Ujian Akhir Nasional? Seorang bocah tengik yang menghabiskan waktu 3 tahun di bangku Sekolah Menengah Atas hanya untuk bermain-main seperi anak TK? “Ijazah Paket C kok mau ke Amerika! ada-ada saja!” Tak terhitung yang berujar demikian.

Benar, Aku hanya memegang ijazah Paket C sebab ketika UAN aku tidak bisa menjawab satupun soal Matematika. Bukan karena pertanyaannya yang sulit melainkan akunya yang tidak pernah belajar. Alhasil, pada hari pengumuman hasil UAN semua kelalaian dan kejahilanku dibayar lunas. Aku tidak lulus!

Kegagalanku menyisakan malu yang amat dahsyat. Di kampung aku menjadi bahan percontohan orang-orang tua kepada anak-anak mereka bahwa ketika mereka besar nanti jangan berperangai sepertiku. Orang tuaku pun kecewa bukan main sebab susah payah mereka menyadap pohon karet di tengah rimba tak berbuah manis. Aspirasi ayah buat menginspirasi masyarakat kampung agar menyekolahkan anak mereka tinggi-tinggi pun berujung cemoohan. Semuanya gara-gara aku.

Tidak enak hidup dalam aib. Untuk itu, selepas mengikuti ujian Paket C, aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Aku malu dengan diriku sendiri. Aku tidak sanggup menatap wajah Ayah dan Ibuku. Dengan masa depan yang tidak jelas, aku habiskan hari-hariku di perjalanan, sebagai kernek travel dan kernek truk sawit. Menyaksikan buruh-buruh sawit memikul tandan buah sawit yang besarnya bukan main, melihat kerasnya kehidupan supir yang saban hari mengukur jalan, bercengkrama dengan anak-anak karyawan perkebunan yang miskin akses ke dunia luar, dan membayangkan hal-hal besar yang dilakukan orang dengan ilmu yang mereka punya, membuatku insaf kalau pendidikan itu amat berharga. Akhirnya, menjelang penutupan pendaftaran kuliah aku memilih pulang. Aku hendak meyakinkan ayah lagi bahwa aku benar-benar ingin menuntut ilmu bukan bermain-main seperti dulu.

Ayah mulanya tidak bergeming. Baginya tidak ada lagi kesempatan untukku bersekolah tinggi. Namun aku terus meyakinnya hingga akhirnya hatinya pun luluh. Tanpa berpikir dua kali, aku langsung anggukkan kepala ketika Ayah menganjurkanku untuk kuliah yang berbau Bahasa Inggris. Demi membuktikan ke Ayah dan semua orang akan kesungguhanku untuk berubah, jurang yang paling dalam pun akan kuterjuni. Perduli apa. Lagipula 1000% aku yakin kalau jalan Bahasa Inggris yang aku tempuh akan memberikan kegemilangan kepadaku sebab Ridho orang tua adalah ridhonya Tuhan. Dengan mengantongi ridho orang tua tentu saja apa yang aku perbuat dan apa yang aku impikan akan dikabulkan oleh Tuhan karena Dia telah berjanji demikian.

Keyakinan teguh yang aku tanam di dalam hati diuji di hari pertama kuliah. Aku digegerkan oleh beberapa teman yang mendekatiku mengajak bercakap-cakap dalam berbahasa Inggris. Aku cuma bisa terdiam menelan air liur yang terasa pahit. Di hari itu juga aku terpaksa memperkenalkan diri di kelas menggunakan Bahasa Indonesia. Sedang hampir semua teman-temanku mengenalkan diri mereka dalam Bahasa Inggris. Terpukul, aku pun menobatkan diriku sebagai calon lulusan terakhir di jurusanku.

Bila dikaji dengan akal sehat, studyku seumpama perjalanan Jambi – Jakarta. Teman-teman seangkatanku sudah sampai di Palembang sedangkan Aku masih di Jambi. Kendaraan mereka sudah layak jalan sedang kendaraanku rusak sana sini. Agar dapat finish di Jakarta bersama-sama mereka atau kalau bisa lebih dulu, Aku harus memiliki kecepatan di atas rata-rata kecepatan mereka. Kerusakan di kendaraanku pun mesti aku perbaiki dengan segera. Untuk memperoleh kecepatan super tersebut wajib hukumnya aku memiliki pelumas motivasi yang bisa menghasilkan tenaga dahsyat. Setelah berpikir panjang memilah dan memilih akhirnya Aku menemukan ‘pelumasnya’. Aku set sebuah impian gila, yaitu belajar di Amerika. Siang malam kuhabiskan waktuku untuk berjuang demi meraih impian ini dan memperbaiki kerusakan kendaraanku. Tekadku sudah jelas, Aku akan membayar lunas hutang air mata orang tuaku di masa silam dengan senyuman manis melepas anaknya berangkat ke negeri Paman Sam. Disamping itu, impian itu juga akan Aku jadikan sumber pelajaran bagi semua orang bahwa tidak ada kata terlambat buat berubah. Semuanya mungkin selagi nyawa bersemayam di dalam badan.

Tak ada jalan yang yak berbatu. Terlebih jalan perjuangan mendaki gunung impian. Tapi tidak ada juga jalan yang tak bisa dilalui. Tidak ada gunung yang tak bisa didaki. Tantangan memang ada. Tapi setiap tantangan, bila ada kesungguhan hati dalam menjalani, pasti bisa ditaklukkan. Sebesar apapun tantangan itu. Saat sebagian besar teman sekelas kursus Bahasa Inggris dengan salah satu dosenku, Aku terpaksa mengurungkan niat untuk bergabung menimba ilmu karena ketiadaan biaya. Karena impopssible is nothing, Aku pergi ke toko buku loak untuk membeli sebuah majalah Bahasa Inggris bekas. Setiap hari kuterjemahkan majalah tersebut lembar demi lembar. Alhasil, walaupun tidak ikut kursus dengan dosen tersebut, tapi Aku bisa juga mendapat nilai A di mata kuliah Vocabulary Building yang di ajarkannya. Hal ini bermakna sangat spesial mengingat beberapa teman yang ikut kursus mendapatkan nilai di bawah nilaiku.

Tak ada yang mengalahkan kekuatan mimpi. Setelah dua setengah tahun berjuang, impianku ke Amerika akhirnya terwujud di tahun 2011 melalui beasiswa IELSP dari IIEF. Aku pun diberikan kesempatan untuk belajar Bahasa Inggris di Arizona State University selama dua bulan. Tidak hanya itu, di tahun-tahun berikutnya aku berlimpahan berkah dari Tuhan; mewakili Indonesia dalam program Pertukaran Pemuda Indonesia Australia, menjadi finalis blogger internasional di Malaysia, berlayar keliling Indonesia melalui program Kapal Pemuda Nusantara, dan puncaknya adalah aku mendapatkan beasiswa lpdp sehingga berkesempatan berkuliah di salah satu kampus terbaik di dunia, University of Manchester. Sampai saat ini, aku telah menginjakkan kakiku ke lima benua. Semuanya berkat ridho yang diberikan oleh orang tua dan usahaku yang tak pernah putus.


Bila kurenungkan lagi perjalanan hidupku dapatlah aku suatu kesimpulan bahwa tidak boleh menghakimi manusia dari lembaran kisah masa lalunya. Sehitam apapun masa lalu seseorang, dia tetap berkesempatan untuk merubah hidup. Dia tetap berpeluang untuk meraih hal-hal besar sebagaimana yang diimpikan oleh manusia-manusia yang tidak punya catatan kelam. So, maju terus, raih mimpimu!