Tuesday, May 10, 2016

Media dan Kaum Oligarki: Benalu Bagi Demokrasi


Banyak yang bersorak sorai ketika Soeharto lengser dari jabatannya sebagai presiden Indonesia pada tahun 1998 silam. Betapa tidak, berakhirnya rezim Soeharto ibarat angin segar bagi banyak pihak sehingga era kepemimpinan Soeharto yang dijuluki Orde Baru diganti namanya menjadi Reformasi atau dalam kata lain zaman perubahan. Mundurnya Soeharto akan tetapi, tidak sepenuhnya memberikan perubahan positif bagi rakyat Indonesia. Sebab, era setelah Soeharto sebagaimana dijelaskan oleh Jeffrey A. Winters, seorang pakar politik dari Northwestern University, adalah eranya percampuran antara demokrasi dan kaum oligarki. Kaum oligarki adalah sekumpulan orang berduit yang dengan kekayaan yang mereka punya mengontrol kehidupan demokrasi di Indonesia.[1] Naasnya lagi, sepak terjang para oligarki ini bertambah kuat dengan penguasaan media yang ada ditangan mereka.

Sejak berakhirnya era Soeharto, dunia pers di Indonesia mengalami perubahan besar. Dulu pada masa Soeharto kebebasan pers masih sangat dibatasi sehingga tidak banyak media yang berani mengkritik kinerja pemerintah. Pada masa Orde Baru itu pula semua berita yang terbit mesti dalam pengawasan Departemen Penerangan, sebuah cara pemerintah untuk mengontrol berita mana yang layak dikosumsi dan mana yang tidak.

Semuanya berubah drastis setelah tahun 1998. Berakhirnya Orde Baru melahirkan babak baru bagi dunia pers Indonesia. Media-media baru baik cetak maupun elektronik bermunculan dengan tampilan dan semangat yang baru pula. Dalam rentang empat tahun saja yaitu dari 1998 sampai 2002 ada lebih dari 1200 media cetak baru, 900 radio komersial baru, dan lima izin televisi komersial dikeluarkan.[2] Kedepannya media-media ini baik yang baru maupun yang lama tak lagi segan-segan mengkritik penguasa atau mengekspos kasus-kasus korupsi kepada public. Deregulasi dan privatisasi media pun menjadi ciri era pasca Soeharto ini.

Sayangnya, media-media baru tersebut hanya dimiliki oleh kaum oligarki. Lebih parahnya lagi kaum oligarki ini terlibat langsung dalam politik praktis di Indonesia. Pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, memiliki kerajaan bisnis media yang cukup besar di Indonesia. Pria kelahiran Aceh itu memiliki surat kabar ternama, Media Indonesia, dan stasiun televisi berpengaruh, Metro TV dengan jumlah penonton yang bukan sedikit. Pemilik media yang juga politikus lainnya adalah Aburizal Bakrie. Aburizal Bakrie merupakan Ketua Umum Partai Golkar dan juga pemilik ANTV, TV One, dan Vivanews.

Bila dua nama diatas merupakan pemain lama di pentas politik Indonesia, Surya Paloh pernah beberapa kali menjadi anggota MPR di era Soeharto[3] dan Aburizal Bakrie dua kali menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan SBY[4], ada lagi pendatang baru yang juga berprofesi sebagai pemilik media. Dia adalah Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group. Dibawah kekuasaannya ada tiga stasiun televisi swasta; RCTI, Global TV, MNC TV, satu stasiun radio yaitu Trijaya FM, tiga surat kabar yaitu Harian Seputar Indonesia, Koran Sindo dan Majalah Ekonomi, dan dua media online yaitu SINDOnews.com dan Okezone.com.[5][6] Dengan kerajaan media yang besar ini wajar saja bila Hary Tanoesoedibjo mendapat julukan ‘raja bisnis multimedia’ Indonesia.[7]

Harry Tanoesoedibjo sangat berambisi dalam dunia politik Indonesia. Kiprahnya terlihat pertama kali ketika bergabung dengan partai bentukan Surya Paloh, Nasional Demokrat pada tahun 2011. Dua tahun berselang dia berpindah haluan ke Partai Hanura dan mendeklarasikan pencalonan dirinya sebagai wakil presiden dari partai tersebut mendampingi Wiranto dalam putaran Pemilu presiden 2014. Setahun kemudian Harry Tanoesoedibjo mendirikan partai sendiri yang diberi nama Partai Persatuan Indonesia (PERINDO). Besar kemungkinan PERINDO akan menjadi sarana Harry Tanoesoedibjo untuk memuluskan ambisinya menjadi presiden Indonesia di Pemilu tahun 2019 kelak.
Diantara mereka semua ada satu nama yang juga pemilik media serta pernah aktif di politik, dia adalah Dahlan Iskan. Dahlan Iskan adalah pemilik koran terkemuka, Jawa Pos Grup, dan sempat menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan SBY.[8] Kemudian ada James Riyadi, pemilik Lippo Group. Meskipun bukan ketua partai, keputusan James Riyadi menunjuk Theo Sambuaga, seorang politikus ternama Partai Golkar, sebagai presiden Lippo Group perlu dipertanyakan.[9] Penunjukan ini sangat besar kemungkinan berbau kepentingan politik. Terakhir ada Chairul Tanjung, pemilik stasiun televisi Trans TV dan Trans 7 serta koran online Detik.com. Chairul Tanjung tak lain adalah orang dekat mantan presiden SBY. Maka tak heran pada masa kepresidenan SBY Chairul Tanjung  pernah tiga kali ditunjuk sang presiden untuk mengisi tiga kursi menteri yang berbeda .[10]

Perusahaan media kaum oligarki tidak hanya menguasai lima dari enam surat kabar yang memiliki sirkulasi tertinggi, tetapi juga menguasai semua situs berita online terbesar di Indonesia. Bukan itu saja, dominasi perusahaan media mereka juga merangkup ke penguasaan radio. Sasiun-stasiun radio ternama di Indonesia baik di kota besar maupun di kota kecil banyak diantaranya dimiliki oleh perusahaan kaum oligarki. Kekuasaan mereka dalam pertelevisian Indonesia lebih dahsyat lagi. Perusahaan mereka menguasai 96.6 persen dari seluruh kepemilikan stasiun televisi di seantero Indonesia.[11]

Terlibatnya kaum oligarki dalam proses perpolitikan di Indonesia bukan tanpa masalah. Telah banyak laporan yang menyatakan bahwa media yang mereka miliki dijadikan sarana untuk memuluskan ambisi politik mereka sebagai pemilik. Pada Pemilu 2014 misalnya, hasil penelitian yang diadakan oleh Masyarakat Peduli Media mengungkapkan keberpihakan TV One dan Metro TV terhadap pemiliknya.[12] Sebagaimana yang telah diuraikan diatas dua stasiun tv ini masing-masing berafiliasi dengan partai Golkar dan Partai NasDem melalui pemiliknya Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Dalam penelitian tersebut terbukti TV One lebih banyak menyiarkan berita tentang Partai Golkar dan Aburizal Bakrie, yang kala itu berambisi menjadi presiden, dibandingkan dengan calon presiden lainnya. Begitupula dengan Metro TV yang lebih sering meliput Surya Paloh dan orang-orang dari partai Nasional Demokrat. Media cetak dan media online juga sama, terbukti lebih berpihak kepada pemiliknya bahkan cenderung menyembunyikan kebenaran.[13] Media yang dimiliki oleh Harry Tanoesoedibjo pun demikian, 24 jam meliput berita tentang sang pemilik dan orang-orang yang berafiliasi dengan partainya sepanjang masa kampanye Pemilu 2014.

Penelitian lain membuktikan hal yang serupa bahwa kekuasaan mutlak kaum oligarki terhadap media dan keterlibatan mereka dalam dunia politik di Indonesia telah membuat pemberitaan di media menjadi bias. Publik tidak lagi disuguhi berita yang netral dan berkualitas. Berita yang keluar hanya berisi sudut pandang para kaum oligarki ini saja dan membatasi akses public kepada informasi yang penting.[14]

Cengkeraman kekuasaan kaum oligarki terhadap dunia pers dan politik di Indonesia sudah terlanjur sangat kuat sehingga agak sulit untuk merubahnya. Akan tetapi tidak berarti perubahan itu mustahil dilakukan. Pemerintah perlu membuat undang-undang yang melarang pemilik media untuk terlibat langsung dalam politik. Bila ini tidak dilakukan segera sangat dikhawatirkan Pemilu 2019 nanti akan menjadi show-time kaum oligarki ini untuk mengkudeta demokrasi Indonesia. Lagipula bila keadaan ini tidak diatasi segera, akan sangat mungkin rezim Soeharto gaya baru bergulir kembali. Bukankah Soeharto di masa Orde baru dan kaum oligarki di masa demokrasi ini sama-sama menjadi benalu bagi demokrasi lewat penguasaan media?





[1] Winters, Jeffrey A. "Oligarchy and democracy in Indonesia." Indonesia 96.1 (2013): 11-33. P. 16.
[2] Lim, Merlyna. @ crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia. Participatory Media Lab at Arizona State University, 2011. P. 10.
[9] Lim, Merlyna, p. 10.
[11] Winters, Jeffrey A, p. 25.
[14] Lim, Merlyna, p. 10.