Friday, August 28, 2020

Ekonomi atau Lingkungan? Indonesia di Persimpangan Jalan

 

Akhir tahun lalu PLTU Jawa 7 resmi beroperasi secara komersial. Pembangkit listrik yang  berlokasi di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Serang Banten tesebut ditengarai sebagai PLTU batubara terbesar di tanah air dengan total kapasitas 2x1000 MW. Dengan kebutuhan pasokan batubara sebanyak 7 ton per tahun, PLTU Jawa 7 akan semakin memperumit dinamika batubara di Indonesia, menempatkan Indonesia di posisi terjepit antara potensi ekonomi bahan bakar fosil tersebut dan dampak lingkungan yang dihasilkannya.

Batubara merupakan salah sumber utama listrik Indonesia dengan jumlah sumbangan sebesar 60%. Tahun 2028-2030, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, proporsi batubara untuk listrik akan naik drastis dari 90 juta ton (2019) ke 150-160 juta ton. Tahun 2017 85.5% listrik nasional bahkan bersumberkan batubara. Berdasarkan dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN) tahun 2014, batubara diproyeksikan menyumbang 30% dari total bauran energi primer Indonesia tahun 2025. Sementara itu, energi terbarukan hanya mewakili 0.2% penggunaan.

Batubara memainkan peran yang amat vital dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia karena jumlah cadangannya yang relatif besar dibandingkan sumber daya fosil lainnya. Secara keseluruhan Indonesia memiliki 22.6 miliar ton batubara atau sekitar 2.2% dari total cadangan global. Karena alasan ini produksi batubara terus meningkat tajam sejak 2006 dengan kenaikan nilai ekspor mencapai 250%. Izin pertambangan juga ikut dimudahkan di mana tahun 2008 rata-rata Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah adalah 6-7 per hari. Tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2018 yang memberikan keleluasaan kepada kepala daerah dalam mengeluarkan IUP. 

Berbagai kemudahan ini semakin mempermulus ekstraksi batubara di daerah yang acap kali terbentur proses birokrasi yang berbelit. Terbukti, Indonesia saat ini berada di jajaran negara produsen utama batubara selain Tiongkok, Amerika Serikat, India, Australia, dan Rusia – yang secara keseluruhan memasok lebih dari 80% batubara global. Indonesia bahkan berposisi paling atas di daftar pemasok batubara terbesar di Asia dan nomor dua di dunia. 80% batubara Indonesia diekspor ke luar negeri dengan tujuan utamanya Tiongkok, India, dan Filipina.

Ekstraksi besar-besaran yang dilakukan Indonesia berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Dalam empat tahun terakhir batubara berhasil mendatangkan rupiah sebesar 31 triliun, dan dalam 10 tahun terakhir emas hitam tersebut menyumbang 80% terhadap PDB dari sektor pertambangan. Tidak hanya itu, dari 2015-2018 jumlah pemasukan kas negara dari batubara terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah ekspor, dari 24.36 triliun ke 41.4 triliun rupiah.

Batubara juga memainkan peran penting terhadap geliat ekonomi daerah produsennya. Di Kalimantan Timur batubara adalah penyumbang 35% PDB, Kalimantan selatan 19-26%, dan Sumatera Selatan 21.31% (termasuk pertambangan jenis lain). Lebih jauh, bagi sebagian masyarakat perdesaan batubara merupakan sumber pendapatan. Berbagai riset menunjukkan kegiatan pertambangan batubara memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar tambang serta berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal. 

Meskipun batubara terbukti digdaya bagi sektor perekonomian Indonesia, eksploitasi dan penggunaannya dikritik oleh banyak kalangan, khususnya organisasi pegiat lingkungan dan advokasi kemanusiaan seperti Mongabay, Greenpeace, WALHI, dan JATAM. Mereka berpandangan batubara telah menyebabkan pencemaran tanah dan air karena limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) hasil pembakaran batubara kadang dibuang ke sungai atau danau. Lebih lanjut, pembangkit listrik batubara mengeluarkan beberapa polutan seperti merkuri, sulfur dioksida, nitrogen oksida, partikulat, dan berbagai logam berat lainnya. Zat berbahaya ini dapat menimbulkan beberapa penyakit kronis jika terhirup dalam jangka waktu lama.

Dari sekian banyak kritikan yang dilontarkan, barangkali film dokumenter Sexy Killer yang paling berhasil merebut perhatian karena temanya yang politis. Sexy Killer memberikan gambaran bagaimana industri batubara sarat dengan kepentingan politik, melahirkan krisis multidimensi yang berakibat buruk bagi masyarakat lokal dan lingkungan. Efeknya bagi lingkungan beragam dari kelangkaan air bersih sampai ke pencemaran air sawah. 

Kegelisahan pegiat lingkungan di atas sejatinya bukan isapan jempol belaka. Setidaknya telah banyak laporan di media yang mengisahkan penderitaan masyarakat akan polusi dan limbah batubara. Masyarakat Dusun Winong, kabupaten Cilacap, misalnya, mengeluhkan limbah B3 dan udara kotor PLTU yang beroperasi di sekitar desa mereka. Akibatnya, banyak dari warga desa ini dilaporkan mengidap penyakit batuk, TBC, dan ISPA. sementara itu, warga Kelurahan Komering Agung, Gunung Sugih, Lampung diresahkan oleh tindakan PLTU setempat yang mencemari lingkungan pemukiman mereka dengan limbah B3.

Tindakan pencemaran lingkungan seperti ini terjadi di banyak daerah di Indonesia sehingga masuk akal jika pegiat lingkungan dan advokasi begitu intens memprotes ekstraksi dan penggunaan batubara. Terlebih sebagian besar batubara Indonesia berkualitas rendah, dan menurut laporan the International Energy Agency Clean Coal Centre, organisasi yang konsen terhadap batubara, batubara berkualitas rendah menghasilkan emisi CO2 lebih tinggi. Artinya polusi yang dihasilkan oleh batubara jenis ini lebih banyak dibandingkan batubara berkualitas baik karena efisiensi pembakarannya yang rendah sehingga ada kenaikan CO2 di setiap MWh listrik yang dihasilkan.

Berkelitkelindannya manfaat dan mudarat batubara menempatkan pemerintah di posisi yang serba rumit. Namun satu yang pasti, desakan untuk meninggalkan batubara dan transisi ke sumber energi ramah lingkungan sepertinya akan semakin kuat mengingat tren penggunaan energi terbarukan oleh negara maju semakin meningkat. Bahkan Jepang yang  selama ini menjadi donatur batubara terbesar, termasuk mendukung pendanaan proyek pembangkit listrik batubara di Indonesia, telah menunjukkan gelagat akan mengurangi dukungannya terhadap penggunaan batubara sebagai jawaban dari kritikan yang diterimanya dari dunia global.

Terlebih, tahun 2030 ongkos listrik dari batubara diprediksi akan sama dengan tenaga surya, dan tahun 2050 tenaga surya akan menjadi yang termurah. Biaya tenaga surya boleh jadi lebih murah lagi mengingat turunnya ongkos teknologi tenaga surya di pasar global. Ini belum termasuk sumber energi terbarukan lainnya yang diprediksi ikut turun harga di masa depan.

Batubara telah menempatkan Indonesia di persimpangan jalan antara insentif ekonomi dan efek lingkungan yang dihasilkannya. Di antara ke dua pilihan ini sepertinya Indonesia lebih mengutamakan yang pertama.

Tuesday, August 11, 2020

Meraih Mimpi Rumah Pertama: Penantian Dua Milenial

Akbar masih mengontrak di rumah milik orang tuanya di bilangan Pondok Aren, Jakarta. Pria yang berprofesi sebagai desainer grafis itu sudah berencana membeli rumah, namun terkendala di uang muka yang baginya masih tergolong mahal.

Sama dengan Akbar, Sahril sampai hari ini juga belum memiliki hunian sendiri. Sudah bertahun-tahun dia menumpang di rumah mertuanya di sebuah desa kecil di Jambi. Sahril tidak memiliki pekerjaan kerja tetap. Dia kadang menyadap karet, sering juga memanen sawit. Sudah bertahun-tahun Sahril ingin mempunyai rumah, tapi apa daya keterbatasan ekonomi selalu menghalangi.

Akbar dan Sahril adalah bagian dari generasi milenial Indonesia karena keduanya lahir antara tahun 1980 dan 2000. Bagi banyak kalangan generasi milenial dianggap segmen pasar potensial. Ada beberapa alasan mengapa demikian. Pertama, generasi milenial saat ini populasi mayoritas dengan jumlah total sekitar 135 juta jiwa. Kedua, mereka memiliki porsi pertumbuhan penghasilan terbesar. Pada periode 2010-2019 pertumbuhan pendapatan generasi milenial mengalami peningkatan sebesar 8.6%, melebihi rata-rata pendapatan seluruh populasi di Indonesia yang berada di angka 3-4%. Ketiga, mereka adalah kekuatan ekonomi masa depan. Tahun 2030 generasi milenial akan mewakili 44% penduduk Indonesia dengan potensi daya beli yang dapat meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 6.5%.

Besarnya potensi ekonomi generasi milenial berbarengan dengan tingginya kebutuhan mereka akan tempat tinggal. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mengungkapkan setidaknya ada sekitar 81 juta (64.9%) milenial yang belum memiliki rumah. Hal ini kontras dengan keinginan mereka di mana memiliki rumah merupakan prioritas kedua tertinggi (54.2%) setelah membahagiakan orang tua. Barangkali fakta inilah yang mendorong pihak perbankan menyediakan program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) khusus bagi generasi milenial, seperti KPR Milenial dari Bank Mandiri, KPR Gaess Bank BTN, Griya Gue BNI, dan KPR Muda Bank MNC.

Ada dua jenis generasi milenial Indonesia yang saat ini tengah menunggu terwujudnya mimpi rumah pertama mereka. Milenial ini tersebar di perkotaan dan perdesaan di seluruh penjuru tanah air.

 

Milenial perkotaan: menunggu kabar baik

Data Profil Generasi Milenial Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (Kemenpppa) menyebutkan 55.01% dari generasi milenial tinggal di perkotaan. Bagi pemerintah angka ini adalah peluang sekaligus tantangan. Milenial perkotaan banyak yang berkerja di sektor formal dengan pendapatan yang lumayan. Akan tetapi, harga perumahan di kota yang terus meroket tinggi membuat pemerintah berpikir keras untuk menyediakan hunian bagi mereka.

Beberapa upaya sejatinya telah dilakukan pemerintah untuk menghadirkan rumah pertama bagi milenial perkotaan mulai dari sosialisasi sampai pengadaan KPR bersubsidi. Pertengahan tahun lalu Kementerian PUPR misalnya mengadakan pameran perumahan rakyat yang diadakan di Lapangan Sapta Taruna Kementerian PUPR, Jakarta. Tujuan dari pameran tersebut adalah untuk mensosialisasikan informasi perumahan kepada generasi milenial.

Kementerian PUPR juga telah meluncurkan Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep). Aplikasi Android ini diharapkan dapat memudahkan proses pencarian dan pengajuan KPR subsidi berdasarkan lokasi pengguna. SiKasep sudah diunduh lebih dari 100.000 pengguna Android.

Untuk memudahkan pembelian, pemerintah menyediakan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP menawarkan berbagai kemudahan seperti besaran suku bunga KPR maksimal 5% dan masa cicilan yang lama (hingga 20 tahun). Di samping itu, terdapat juga skema subsidi lain seperti Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Melalui beberapa skema subsidi ini sejumlah KPR dikembangkan. Program Satu Juta Rumah (PSR) Presiden Jokowi salah satunya. Target dari program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan rentang pendapatan 4-7 juta per bulan. Bagi mereka yang berpenghasilan maksimal 4 juta bisa mendapatkan KPR subsidi, sedangkan yang berpenghasilan bulanan paling banyak 7 juta dapat menempati rusun subsidi.

Program perumahan lain dengan skema subsidi dari pemerintah adalah perumahan berbasis komunitas. Saat ini telah dibangun perumahan khusus bagi anggota Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Jawa Barat. Perumahan yang sama akan segera dibuat untuk ASN, TNI dan Polri yang belum memiliki hunian sendiri. Nantinya perumahan berbasis komunitas ini akan dikembangkan di 32 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan jumlah usulan 9.000 unit rumah.

Selain itu, pemerintah akan menghadirkan program perumahan khusus milenial seperti yang dijanjikan sendiri oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat ini skemanya tengah digodok dan telah dimasukkan ke dalam program kerja Kementerian PUPR 2020.

Program perumahan khusus milenial ini terfokus pada hunian berkualitas di pusat kota dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan transportasi publik serta memiliki akses internet. FLPP merupakan pintu bagi generasi milenial untuk tinggal di perumahan ini, meskipun jumlah unit subsidi masih terbatas.

Beberapa program perumahan di atas memang tidak diadakan di kota saja. Tapi mengingat persebaran perumahan masih terkosentrasi di perkotaan dan suburban, tersedianya beragam skema KPR tentu sangat membantu milenial perkotaan. Selain itu, akan dibangunnya  perumahan khusus milenial tak diragukan lagi merupakan kabar baik yang ditunggu-tunggu milenial perkotaan, mengingat halangan terbesar mereka untuk memiliki rumah pertama selama ini adalah tingginya uang muka dan cicilan.

 

Milenial perdesaan: menanti uluran tangan

Sebagian besar informasi mengenai generasi milenial Indonesia sangat bias perkotaan. Kaum muda yang mewakili lebih dari 30% populasi Indonesia itu misalnya seringkali dicitrakan media bekerja di depan laptop, makan di café dengan gawai di tangan, dan berkecimpung di sektor teknologi. Persis seperti Akbar.

Banyak riset tentang milenial juga hanya mengambil sampel di perkotaan, termasuk penelitian terbaru yang dilakukan Nielsen dan IDN Research Institute. Data dan cerita di media mengenai krisis perumahan milenial pun sama yang mayoritasnya terfokus pada perkotaan (Jakarta). Bahkan laporan tentang milenial anti-mainstream oleh The Jakarta Post hanya berfokus pada milenial pinggiran Jakarta.

Bias perkotaan yang diciptakan oleh media dan penelitian di atas mempengaruhi diskursus mengenai generasi milenial Indonesia. Implikasinya adalah generasi milenial yang tinggal di perdesaan berikut permasalahan perumahan yang mereka hadapi seolah hilang dari perdebatan. Padahal jumlah mereka tidak sedikit. Kemenpppa mencatat milenial perdesaan mewakili 44.99% dari total keseluruhan milenial Indonesia. Angka ini hanya 5 persen lebih sedikit dari milenial perkotaan.

Jutaan generasi milenial perdesaan merawat mimpi yang sama dengan milenial perkotaan, yaitu memiliki rumah pertama. Masalahnya adalah mereka tidak begitu beruntung secara finansial sebab aktivitas ekonomi mereka masih didominasi (42.40%) bidang pertanian konvensional, kehutanan dan perikanan. Banyak dari mereka juga menggeluti sektor pekerja kasar dengan total persentase sebesar (21.82%). Penghasilan mereka di sektor pertanian dan non pertanian ini rata-rata masih di bawah 2 juta. Sementara itu, sektor formal hanya mampu menyerap 36.59% milenial perdesaan.

Masalah yang dihadapi milenial perdesaan tidak cukup pada aspek ekonomi. Mereka juga tidak banyak yang berpendidikan tinggi. Hanya 5.63 persen millenial perdesaan yang mencapai perguruan tinggi, sedangkan jutaan sisanya cuma tamatan SMA ke bawah.

Faktor jenis pekerjaan dan pendidikan sangat mempengaruhi peluang milenial perdesaan dalam mewujudkan mimpi memiliki rumah pertama. Di samping memberikan penghasilan yang rendah dan tidak menentu, sektor pekerjaan mayoritas milenial di atas tidak memiliki slip gaji yang seringkali menjadi dokumen wajib ketika mengajukan KPR. Sementara itu, pendidikan yang rendah menjadi penghalang mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang biasanya menawarkan bayaran berdasarkan Upah Minimum Retribusi (UMR) dan menyediakan slip gaji. Ini artinya, ada jalan buntu di hadapan jutaan milenial perdesaan untuk memiliki rumah pertama.

Data menunjukkan saat ini hanya 50.67% rumah tangga masyarakat perdesaan yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Tak heran jika sebagian masyarakat mengeluhkan program KPR yang tidak begitu banyak tersedia di perdesaan. Di wilayah sekitar Desa tempat tinggal Sahril, misalnya, berdasarkan aplikasi SiKasep, tidak ada satupun ditemukan perumahan dengan skema KPR. Maka wajar jika sampai hari ini Sahril belum bisa memiliki rumah sendiri.

Lumayan runyamnya permasalahan yang dihadapi milenial perdesaan membuat mereka menantikan uluran tangan pemerintah. Walau bagaimanapun, mereka berhak memiliki hunian sendiri sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 28 H.

 

Apa yang harus dilakukan

Ada beberapa solusi untuk membantu milenial perdesaan memiliki rumah sendiri. Pertama, Kementerian PUPR perlu lebih gencar memperkenalkan program KPR kepada milenial perdesaan. Pameran perumahan KPR harus diadakan secara berkala sembari memperkenalkan aplikasi SiKasep. Hal ini penting dilakukan karena masih banyak daerah di Indonesia yang tidak memiliki koneksi internet. Sebagai contoh, tingkat pengguna internet di Lampung dan Sulawesi Barat hanya di bawah 40%. Sementara itu, pengenalan aplikasi SiKasep akan sangat membantu Kementerian PUPR dalam menggaet milenial perdesaan sebab mayoritas dari mereka memiliki gawai (87.65%).

Kedua, Kementerian PUPR harus aktif mensosialisasikan Permen PUPR No. 26 Tahun 2016 kepada milenial perdesaan. Ini dibutuhkan agar milenial perdesaan mengetahui bahwa mereka juga dapat mengajukan KPR walaupun bekerja di sektor informal dan tidak memiliki penghasilan tetap. Kementerian PUPR juga perlu mendorong pihak-pihak terkait agar mematuhi dan melaksanakan Permen ini.

Ketiga, kalusul pemanfaatan tanah BMN/ BUMN/ BMD/ BUMD seperti yang tertera di dokumen Program Kerja Kementerian PUPR untuk tahun 2020 ini harus memberikan fokus yang sama terhadap milenial perdesaan. Amat disayangkan skema strategis ini masih menitikberatkan kepada milenial perkotaan. Padahal terdapat 21 provinsi di Indonesia dengan mayoritas rumah tangga berdiam di perdesaan.

Akbar dan Sahril telah lama merawat mimpi memiliki rumah pertama. Saat ini, Akbar dan kompatriotnya di perkotaan tengah menunggu kabar baik terlaksananya program perumahan khusus milenial yang dijanjikan Menteri PUPR. Sementara itu, Sahril dan jutaan milenial perdesaan lainnya sedang menanti uluran tangan pemerintah agar mereka juga dapat memiliki rumah pertama. Penantian Akbar dan Sahril adalah potret penantian dua generasi milenial.

Friday, April 10, 2020

Pulang Kampung dan Corona: Catatan dari Kota




Tempo hari seorang teman memberi tahu jika dia sudah pulang ke Jambi. Dia gembira bukan kepalang (tentu saja), dan di sepanjang penuturannya saya bisa merasakan keriangan itu.  Sorenya, seperti biasa, saya mengelilingi komplek dengan istri dan anak. Keadaan sekitar masih seperti sebelumnya, di mana gang-gang masih di lockdown dan keadaan sekitar sepi senyap. Tapi ada sedikit yang ‘nyeleneh’. Di salah satu gerbang di dekat kost-an kami yang lama, kami menyaksikan sekumpulan anak muda berjaga-jaga, sambil mendengarkan musik dengan pengeras suara, dan tampak santai tapi waspada. Tidak jauh dari tempat mereka berkumpul, dua spanduk tertancap di tanah. Yang satunya menghimbau tamu agar melapor, sedang yang satunya lagi melarang, meskipun dengan nada yang lebih lembut, pemudik pulang ke kampung (meskipun dinamakan kampung, dalam defenisi kami tetaplah ini kota) yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta itu.

Akhir-akhir ini memang pulang kampung merupakan isu yang diperdebatkan, baik di layar kaca televisi maupun di media sosial. Ia menjadi begitu serius, sehingga kami yang dirantau, meskipun amat sangat ingin berkumpul dengan orang-orang tercinta dan berdiam di rumah sendiri, mesti menghadapi  realita yang serba salah. Di satu sisi kami ingin pulang, tapi di sisi lain, pulang kampung membawa potensi bahaya. Bisa saja virus covid-19 sudah bersemayam di dalam diri dan kemudian tanpa disadari menjangkiti orang lain. Kebimbangan itu semakin mengoyak perasaan ketika melihat reaksi netizen di media sosial yang kadang terlalu berlebihan.

Bagaimana tidak, orang-orang yang di rantau seperti kami dianggap bersalah sehingga harus ditolak meskipun belum ada bukti. Dalam kata lain, orang dari rantau sudah positif membawa virus corona, maka oleh karena itu mereka wajib tidak diterima. Keegoisan seperti ini sangat tidak sehat karena ia mencederai hak asasi manusia. Walau bagaimanapun seseorang berhak pulang ke kampung halamannya. Mekanismenya saja yang perlu diperbaiki. Misalnya, setiap yang pulang kampung wajib dikarantina dulu selama 14 hari atau lebih sebelum dipersilakan berkumpul dengan keluarga. Reaksi di media sosial atau di kehidupan sehari-hari juga jangan sampai menghakimi, seolah-olah tidak ada simpati sama sekali terhadap orang-orang yang ingin pulang kampung. Kita tidak tahu kehidupan mereka di rantau di tengah hantaman dahsyat virus corona terhadap perekonomian negara. Mungkin mereka sudah di PHK, atau kontarakannya sudah habis, atau beras untuk dimasak tidak ada lagi. Oleh karena itu, dengan tidak menghakimi mereka secara brutal sesungguhnya kita telah membantu meringankan beban hidup mereka.


Reaksi berlebihan seperti itu bisa dipahami sebab pandemi corona yang sedang melanda saat ini membuat kita harus meruntuhkan kepedulian sosial. Rasa ingin aman, sehat, dan bertahan hidup mendorong kita untuk memikirkan diri dan keluarga sendiri, dan sulit untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Semua yang dilakukan orang, jika dalam asumsi kita berpotensi memperburuk keadaan, perlu dikutuk. Tak heran, kadang kita marah jika melihat orang-orang masih berkeliaran di luar. Kita geram masih saja banyak orang yang ingin pulang kampung. Barangkali kita lupa, kadang mereka yang kita kutuk itu juga tidak mau menghabiskan banyak waktu di luar. Mereka juga tidak mau sakit apalagi membuat orang lain mati. Hanya saja, untuk saat ini keadaan memaksa mereka untuk tetap di luar atau kembali ke kampung halaman. Mereka tidak punya pilihan lain. Tinggal di rantau percuma jika pekerjaan sudah tidak ada. Jika sudah begitu, bukankah pulang menjadi pilihan yang logis?

Tapi ada poin yang menarik juga di sini.

Maraknya masyarakat yang ingin atau sudah pulang kampung dan banyaknya kampung yang menutup diri dari pendatang menunjukkan satu hal: bahwa di tengah kemajuan dalam berbagai bidang di kota serta kemiskinan, keterbelakangan, dan segenap kekurangan lainnya yang  identik dengan kampung, kampung tetaplah tempat ideal untuk berlindung dari marabahaya. Tak berlebihan jika menyebut kampung sebagai ibu yang kepadanya segala gundah tercurah.  Dalam kesederhanaannya ada secercah harapan. Kehidupan terkandung dalam dirinya. Airnya berlimpah, bisa diminum tanpa harus membeli. Tidak ada gas tidak apa. Kayu sudah lama menjadi solusi. Tanahnya siap sedia untuk ditanami berbagai macam bahan pokok. Ketika pasokan beras di kota terhenti, kampung masih bisa menghidupi warganya dengan sawah-sawah nan terbentang luas. Ikan selalu ada untuk dimasak. Ayam tidak perlu dibeli. Tinggal dipelihara. Pendek kata kampung hampir memiliki segalanya apa yang disebut oleh masyarakat modern sebagai self-sufficiency.

Tapi sayangnya, tidak semua kampung di Indonesia yang masih memiliki sumber daya yang cukup. Saat ini banyak kampung sudah dikepung aset-aset perusahaan. Tanah yang dulu terbentang luas sudah berubah menjadi perkebunan sawit. Tidak sedikit juga yang digali beratus-ratus meter ke bawah untuk mengeluarkan segala jenis mineral yang ada di dalamnya. Hasilnya tentu saja dibawa entah kemana. Yang jelas tidak dinikmati oleh penduduk kampong, yang biasanya hanya kebagian ‘job’ harian dengan gaji tidak manusiawi. Lantas, siapa yang untung banyak? Siapa lagi kalau bukan bos-bos berduit kota yang punya koneksi politik atau terlibat aktif dalam percaturan politik kelas atas. Dalam bahasa akademiknya kaum ‘oligarki’.

Mereka tidak  ambil pusing dengan ekonomi hancur lebur karena simpanan rupiah atau dolar mereka lebih  dari cukup untuk  bertahan hidup. Ketika negara tidak lagi bisa menajalankan fungsinya dalam menyediakan pendidikan, atau kualitas pendidikan menurun drastis karena imbas dari robohnya pondasi ekonomi, mereka tetap selalu bisa mencari solusi alternatif sebagaimana yang dilakukan selama ini. Anak-anak mereka tetap kuliah atau sekolah di lembaga pendidikan swasta atau bahkan di luar negeri. Persis sama dengan apa yang dilakukan oleh bangsawan Jawa pada masa-masa sulit pasca kemerdekaan sebagaimana yang digambarkan oleh Benedict Anderson dalam bukunya Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Para priyayi Jawa kala itu berlomba-lomba menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah akademi PNS agar kelak menjadi aparatur negara dan melanjutkan hegemoni orang tua mereka.

Efek jangka panjang dari skenario seperti ini adalah semakin tersingkirnya orang-orang dari golongan bawah dari partisipasi politik dan ekonomi nasional. Pada akhirnya ketika negara sudah membaik dan membutuhkan orang-orang berpendidikan, maka yang bisa mengisi adalah anak-anak kaum oligarki. Sampai disini tidak heran jika dana abadi pendidikan menempati urutan ke dua sumber pendanaan penanggulangan covid-19, alih-alih sumber lain seperti dana infrastruktur atau mega proyek ibu kota baru. Selain memang kaum oligarki tidak butuh-butuh amat dengan duit negara untuk pendidikan anak cucu mereka, dana abadi pendidikan juga tidak menyangkut hajat hidup mereka. Alias tidak terkait dengan proyek-proyek mereka. Bukan rahasia lagi jika kaum oligarki untung banyak dari proyek ibu kota baru yang menelan biaya ratusan triliun itu.

Dengan kondisi seperti ini amat jelas jika kampung di Indonesia bervariasi ketahanannya dalam menghadapi ancaman besar seperti wabah corona. Ini mengenaskan karena jauh sebelum Indonesia merdeka warga desa sudah terbiasa hidup tanpa sentuhan pemerintah. Mereka pun bergantung amat sedikit dari bantuan luar. Mereka punya budaya menanam padi, berkebun, dan menggarap lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika ada wabah, mereka dengan mudah pindah ke daerah lain yang belum ada penduduknya. Zaman penjajahan Belanda dan Jepang juga demikian. Warga kampung di Jambi, misalnya, mampu bertahan hidup saat rezim Jepang merampas padi-padi mereka. Sebagai gantinya mereka makan gadung dan aneka bahan alam lainnya. Pakaian menggunakan kulit kayu. Tak jarang juga mereka lari jauh ke dalam hutan membentuk perkampungan baru yang jauh dari keramaian dan hampir tidak bisa dijamah oleh penjajah. Di Merangin ada Desa Air Liki yang tidak bisa diakses menggunakan jalur darat hingga hari ini. Di kecamatan saya, Sumay, ada Pemayungan yang berpuluh-puluh mungkin juga ratusan tahun hanya bertetanggakan hutan lebat. Desa lain dengan kondisi yang sama adalah Suo Suo, Muara Sekalo, dan Semambu. Semua kampung ini dulunya hanya bisa diakses melalui sungai.

Maka, di saat yang serba sulit seperti ini dibutuhkan peran pemerintah dalam mengatur orang-orang yang hendak pulang kampung. Tes masif harus dilakukan untuk memastikan mereka yang pulang kampung bebas corona. Karantina 14 hari juga wajib dilakukan sebelum mereka diperbolehkan memasuki kampung. Dengan begini akan ada kepastian apakah mereka membawa virus atau tidak. Warga kampung juga akan merasa lebih legawa menerima. Dua hal penting lainnya adalah, pertama, kita semakin sadar jika penguasaan lahan perkampungan atau di sekitar kampung secara besar-besaran oleh perusahaan justru merugikan warga kampung, khususnya dalam menghadapi wabah besar. Mereka kehilangan mobilitas, lahan pertanian, dan sumber pangan darurat yang biasanya tersedia luas. Terakhir, kita harus menebalkan kembali solidaritas sosial, walaupun itu sulit. Mereka yang ingin pulang kampung barangkali tidak seberuntung kita. Bisa saja perut mereka sudah begitu kosong karena kota tidak lagi mampu memberikan makan. Jika kita di posisi mereka, bukankah akan melakukan hal yang sama?