Tuesday, May 27, 2014

Narsisme Akut Para Pejabat

Alkisah hiduplah seorang pria yang tampan rupawan. Keelokan parasnya membuat banyak wanita ingin menjadi pendamping hidupnya. Namun dia selalu menolak dengan sombong. Akhirnya dia dikutuk untuk jatuh cinta kepada bayangannya sendiri yang terpancar diatas permukaan air kolam. Hari berganti Narcissus tetap duduk tertegun di kolam itu sampai ajal menjemput.

Mitologi Yunani mengenai Narcissus ini merupakan cikal bakal penggunaan kata narcissism atau narsisme dalam Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefenisikan narsisme sebagai keadaan seseorang yang mencintai diri sendiri secara berlebihan. Sebagaimana Narcissus yang jatuh cinta kepada bayangannya, narsisis – sebutan untuk orang yang narsisisme – juga cenderung terlalu mengagumi dirinya sendiri. Sehingga muncullah hasrat yang tak terbendung untuk dikenal oleh orang banyak. Narsisis kerap kali menganggap dirinya orang yang paling penting dan perlu dihormati diatas siapapun.

Narsisme belum begitu populer ditengah masyarakat sebelum era media sosial. Hanya setelah facebook dan Twitter booming saja kata ini sering diperbincangkan. Pemicunya antara lain adalah banyaknya pengguna media sosial terutama para remaja yang memuat foto dengan gaya yang tidak lazim seperti selfie sambil memonyongkan bibir ke depan (duck face).

Akan tetapi sejatinya narsisme tidak hanya melanda para remaja di dunia maya saja. Tanpa disadari ia juga telah menjangkiti para pejabat publik hampir di seluruh penjuru tanah air. Lihatlah iklan-iklan, himbauan, atau sambutan yang dipajang pemerintah di baliho atau spanduk,  hampir dipastikan ada foto pejabat setingkat kepala daerah yang nongol di dalamnya. Iklan Keluarga Berencana contohnya. Dulu iklan ini diperankan oleh sepasang orang tua memegang tangan kedua anaknya dengan wajah ceria. Ekspresi wajah mereka seolah berbicara bahwa keluarga kecil dengan dua anak itu merupakan keluarga yang ideal. Namun bagaimana dengan iklan serupa saat ini? Foto keluarga tersebut raib. Yang ada hanya foto pejabat.

Parahnya lagi bukan hanya pejabat setingkat kepala daerah saja yang narsisme tingkat akut. Pejabat-pejabat publik yang lain pun sudah mulai ikut-ikutan. Para kepala dinas kerap kali nongol di iklan-iklan kantor dinas. Baliho ajakan untuk tidak golput dari KPU pun dipenuhi oleh sebarisan pejabat. Bahkan beberapa waktu yang lalu foto pejabat salah satu kampus negeri di Jambi mejeng di setiap spanduk KUKERTA mahasiswa tanpa alasan yang jelas.

Jika kita bandingkan dengan iklan-iklan pemerintah di luar negeri tentu hal ini aneh. Pemerintah di luar negeri khususnya di negara maju jeli dalam membuat iklan agar bisa merebut hati masyarakat. Iklan mengajak masyarakat naik kendaraan umum misalnya. Mereka akan memasang foto bus yang nyaman dengan penumpang yang tampak bahagia sehingga menimbulkan kesan bahwa naik kendaraan umum menyenangkan.

Tentu menjadi sebuah tanda tanya dibalik tidak pernah absennya foto-foto pejabat di iklan-iklan pemerintah negeri ini. Apakah mereka sudah dihinggapi penyakit narsisme tingkat akut sehingga mencintai diri sendiri secara berlebihan? Dilihat dari fenomena yang ada boleh jadi banyak pejabat sudah dilanda oleh narsisisme. Kebiasaan mereka memajang foto di iklan-iklan pemerintah merupakan cerminan sikap mereka dalam kehidupan nyata. Bukankah sudah menjadi hal lumrah di negeri ini jika pejabat selalu minta dilayani bukan melayani? Atau bukankah sering suatu event molor gara-gara menunggu pejabat yang tak kunjung datang?

Narsisme di kalangan pejabat publik di iklan-iklan pemerintah memang tidak melanggar peraturan apapun. Namun hal ini pada hakikatnya merupakan suatu penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Iklan-iklan pemerintah tidak mesti ada foto pejabatnya karena pemerintahan itu merupakan suatu badan yang mewakili segenap anggota. Kalau hanya foto pejabatnya saja hal ini menafikan peran segenap pegawai yang berada dibawah naungan kantor tersebut. Untuk itu suatu iklan pemerintah cukup diwakili dengan logo pemerintah saja dengan gambar yang sesuai dengan tema iklan. Jika iklan karnaval budaya mesti menampilkan gambar orang yang sedang menari misalnya.

Terlebih iklan pemerintah seringkali dijadikan alat untuk meningkatkan popularitas tanpa mengeluarkan uang pribadi. Strategi ini tidak hanya cerdik tetapi juga sebuah bentuk kecurangan. Duit rakyat yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat secara keji digunakan untuk menaikkan pamor para pejabat. Lihatlah apa yang dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo beberapa waktu sebelum Pemilu silam. Disaat semua caleg menurunkan baliho untuk menghormati masa tenang sebelum pemillu, baliho pak menteri terpampang tinggi. Bahkan dia mencak-mencak ketika balihonya hendak diturunkan karena mengganggu masa tenang. Dalihnya tak lain adalah baliho tersebut bukan bertujuan untuk kampanye melainkan hanya ‘ajakan’ dari menteri.

Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo memang tidak melanggar peraturan apapun selama tidak tertulis ajakan untuk memilihnya di baliho tersebut. Gamawan Fauzi pun selaku Menteri Dalam Negeri tak berdaya menyangkut hal ini karena tidak ada hukum yang mengatur. Namun satu-satunya hukum yang dilanggar oleh Roy adalah hukum tak tertulis. Dia telah melanggar hukum kejujuran. Dia tidak jujur dengan masyarakat karena membodohi mereka dengan cara yang nista.


Narsisme akut di tengah pejabat publik tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pemerintah dalam hal ini kementrian dalam negeri mesti menerbitkan suatu peraturan yang melarang memasang foto pejabat di iklan-iklan pemerintah. Dengan cara ini diharapkan bisa mengerem masifnya iklan-iklan dari pemerintah yang dijadikan alat promosi diri bagi pejabat publik. Iklan-iklan dari pemerintah haruslah menarik agar masyarakat tergerak untuk mengikuti pesan yang disampaikan melalui iklan. 

Hedonisme: Agama Baru Para Pejabat



Halaman depan Jambi Independent edisi Jumat 25/4/2014 dihiasi oleh tiga wajah pesakitan yang beberapa bulan terakhir ‘dirawat’ oleh KPK. Mereka adalah Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang tak lain adalah adik Atut dan suami Wali kota Tangerang Selatan Airin, serta mantan hakim konstitusi, Akil Mochtar. Pemberitaan tentang mereka bertiga apalagi kalau bukan skandal korupsi.

Jika dicermati ada satu hal yang serupa dari tiga orang ini. Selain kegemaran menggerogoti duit rakyat, mereka sama-sama suka bermegah-megah atau penganut setia hedonisme. Hedonisme berasal dari Bahasa Yunani, hedonismos yang bermakna kesenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hedonisme berarti pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Jadi orang yang menjalani paham hedonisme (hedonis) memiliki falsafah hidup bahwa materi merupakan ukuran dari kebahagiaan. Semakin banyak materi yang dimiliki maka secara otomatis hidup akan semakin sentosa. Benarkah demikian?

Lebih dari setengah abad yang lalu Buya Hamka menanggapi hal ini. Dalam bukunya Tasauf Moderen, Buya Hamka menggarisbawahi bahwa letak kebahagiaan itu tidaklah pada materi melainkan di dalam hati sanubari. Hal ini masuk akal sebab jika bahagia diukur dengan materi maka yang selalu tersenyum tentu orang-orang berduit. Namun faktanya banyak dari mereka tetap menderita walaupun bergelimang harta. Sebaliknya orang-orang yang hidupnya biasa-biasa saja banyak yang bisa tertawa bahagia. Buya Hamka menegaskan bahwa manusia hanya sering melihat sesuatu yang ada dalam genggaman orang lain tanpa merasa puas dengan apa yang ada dalam genggamannya.

Tengoklah Jose Mujica. Orang nomor satu di Uruguay ini memillih hidup sederhana walaupun dia seorang presiden. Pakaiannya biasa saja. Tidak mahal apalagi mewah. Rumahnya bukan gedung tapi seperti gubuk tua tanpa pelayan apalagi petugas keamanan. 90 persen gajinya disumbangkan untuk menambah anggaran sosial negaranya. Kendaraannya hanya mobil Volkswagen Beetle butut keluaran 1987. Jumlah aset kekayaanya pun tidaklah lebih besar dari harta pejabat daerah di Indonesia. Pada tahun 2010 kekayaanya dilaporkan hanya USD 1800 atau sekitar 18 juta Rupiah. Fakta ini melabeli Mujica sebagai presiden ‘termiskin’ di dunia.

Pola hidup bersahaja Mujica berbeda 180 derajat dengan sebagian besar pejabat di Indonesia. banyak pejabat publik saat ini seolah berbondong-bondong menjadikan hedonisme sebagai ‘agama’ baru. Para pejabat baik di daerah maupun pusat seakan-akan gengsi jika hidupnya sama dengan rakyat jelata. Mereka beranggapan bahwa jabatan tinggi merupakan status sosial yang menuntut standar hidup tinggi pula. Masih segar dalam ingatan bagaimana para wakil rakyat merengek menuntut kantor baru dengan fasilitas mewah ala hotel berbintang lima beberapa waktu silam. Atau yang sedang ramai diperbincangkan baru-baru ini perihal bagi-bagi 2500 iPod oleh Sekretaris MA dan jam tangan mewah panglima TNI yang ditengarai berbanderol lebih  dari 1 miliar. Setali tiga uang, kebiasaan berpoya-poya pemerintah pusat sejalan dengan pemerintah daerah. Sudah menjadi rahasia umum jika pertukaran tampuk pimpinan di daerah seringkali dirayakan dengan pergantian mobil dinas yang lebih baru dan berkelas. Pejabat pemerintah daerah pun banyak yang gemar membangun rumah megah bak istana para raja. Sebuah ironi mengingat jutaan rakyat Indonesia masih hidup morat-marit.

Fenomena ‘agama’ hedonisme yang dianut oleh banyak kalangan pejabat publik tentu merupakan alarm tanda bahaya bagi Indonesia. Sebab gaya hidup bermewah-mewahan sangat dekat dengan perilaku korupsi. Fakta berbicara. Sebagian besar pejabat publik yang tersangkut kasus korupsi merupakan penganut setia hedonisme. Tahun lalu KPK berhasil mengungkap harta seorang jenderal polisi atas nama Djoko Sosilo yang berjumlah ratusan miliar rupiah. Aset sebanyak itu dari mana lagi asalnya kalau bukan korupsi. Tahun ini masyarakat tercengang setelah mengetahui aset Atut tersebar dimana-mana, mobil sport Wawan yang berharga miliaran rupiah, atau Akil Mochtar yang asetnya mencapai 200 miliar rupiah. Semua ini merupakan bukti sahih bahwa agama baru ini sesat lagi menyesatkan.

Sudah saatnya para petinggi negeri meninggalkan paham melenceng ini. Sangatlah tidak etis bermegah-megahan sedangkan masih banyak rakyat yang menangis kelaparan. Bukan itu saja hedonisme juga merupakan suatu bentuk penghianatan terhadap slogan “cintailah produk dalam negeri’ yang acapkali diucapkan oleh pejabat pemerintah. Selama ini rakyat merasa dibohongi karena faktanya banyak dari mereka yang mengemban jabatan malah malas-malasan membeli produk negeri sendiri. Bukankah hal yang membanggakan sekaligus menguntungkan industri dalam negeri jika semua pejabat di Indonesia menggunakan mobil dinas hasil karya anak bangsa? Semoga saja hal ini terwujud seiring bergantinya para elit politik tahun ini. 


Money Politics dan Harga Karet


Akhirnya KPU secara resmi menetapkan hasil Pemilu legislatif tahun ini. Juaranya pun sama dengan hasil hitung cepat. Tetap PDI P dengan perolehan suara 18,95%. Namun, Pemilu legislatif yang baru saja usai sedikit tercoreng oleh politik uang yang sangat meraja lela. Adalah hal lumrah bila ditemui caleg mendadak baik hati kemudian bagi-bagi amplop kepada konstituennya. Masyarakat pun banyak yang oportunis melalui slogan NPWP mereka: Nomor Piro Wani Piro alias nomor urut berapa dan berani berayar berapa.

Maraknya politik uang menimbulkan beberapa analisis. Ada yang menganggap praktik kotor ini tumbuh subur disebabkan oleh lemahnya kualifikasi caleg. Namun ada juga yang berasumsi bahwa masyarakat banyak yang sudah berwajah dua. Di satu sisi mereka mengutuk korupsi namun di sisi lain mereka menjadi bagian dari proses transaksi uang haram tersebut. Dari sekian banyak analisis yang muncul ke permukaan, hampir tidak ada yang mengarahkan jari telunjuk ke kondisi terkini yang melanda perekonomian masyarakat Jambi. Sebagaimana diketahui beberapa bulan menjelang pemilu harga karet jatuh terhempas ke dasar bumi. Harga beli dari masyarakat yang biasanya berkisar Rp. 10.000 – Rp. 20.000 per kilogram, sebelum pemilu merosot tajam hingga menyentuh angka Rp. 5000 saja per kilonya. Melihat kondisi ini wajar saja jika uang yang ditebar oleh para caleg menjelma bak segelas air di tengah padang pasir.

Karet merupakan salah satu komoditi hasil tani primadona Indonesia dimana bumi nusantara tercatat sebagai produsen terbesar kedua dunia setelah Thailand. Provinsi Jambi sendiri sangat tergantung kepada sektor pertanian satu ini. Dikutip dari buku statistik tahunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan, pada tahun 2011 terdapat sekitar 250.000 rumah tangga (dari total 619.000) yang menggantungkan hidup kepada sektor karet. Mayoritas dari mereka adalah petani kecil. Hal ini menjadikan karet sebagai penentu berasap tidaknya dapur banyak kepala. Jika harga karet mahal maka berisilah perut. Namun lain ceritanya jika harga jatuh. Alamat terancam kelangsungan hidup.

Beberapa pengamat menilai harga karet yang terjun bebas disebabkan oleh menurunnya permintaan dari negara-negara importir. Karet Jambi yang masih berorientasi ekspor sangat tergantung kepada negara pembeli. Jika ekonomi negara tujuan ekspor bergairah maka permintaan karet pun melimpah. Akan tetapi lain ceritanya jika industry mereka lesu pertanda malapetaka bagi para petani karet. Krisis yang melanda negara-negara eropa dan Amerika beberapa tahun silam serta melemahnya perekonomian Tiongkok akhir-akhir ini merupakan bukti soheh betapa besar peran negara-negara importir dalam memporak-porandakan perekonomian petani karet.

Sayangnya itu bukan masalah tunggal. Ada beberapa indikator lain yang luput dari pengamatan. Setidaknya hal ini terungkap dalam sebuah penelitian. Tahun 2012 silam seorang peneliti dari Universitas Goettingen, Jerman, mengadakan sebuah penelitian lapangan untuk mencari tahu peran karet terhadap sosio-ekonomi masyarakat. Penulis sendiri berposisi sebagai asisten peneliti. Penelitian yang bertempat di lima kabupaten dalam Provinsi Jambi ini menemukan beberapa hal yang berhubungan erat dengan fluktuasi harga karet.

Dilapangan ditemukan masih banyak karet petani Jambi yang dibawah standar seperti bercampur tatal (kulit pohon karet) dan tanah. Alasan petani menyertakan campuran ini adalah agar karet mereka lebih berat saat ditimbang. Petani pun banyak yang tidak selektif dalam memilih bibit. Mereka asal tanam saja sehingga hal ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas karet yang dihasilkan. Informasi harga pasar internasional juga merupakan hal yang asing bagi petani. Mereka biasanya mengangguk saja kepada harga yang ditetapkan oleh pembeli lokal.

Diantara itu semua ada penyebab yang lebih serius lagi: permainan harga di tingkat pedagang dan pabrik. Dalam jurnal pertama dari penelitian ini “Have Indonesian Rubber Processors Formed a Cartel?” menyimpulkan bahwa pabrik karet di Jambi memiliki kekuatan pasar yang berdasarkan pada kartelisasi. Minimnya jumlah pabrik karet (9 pabrik untuk 250.000 petani) membuat pabrik-pabrik ini tidak dalam kompetisi yang ketat melainkan berkolaborasi dalam mengendalikan harga. Kondisi pasar monopsonistik (penawaran lebih banyak daripada permintaan) ini tentu saja sangat merugikan petani.

Fluktuasi harga karet yang seringkali tak terkendali semakin menegaskan kalau sektor ini tidak lagi bersahabat dengan petani. Hal ini diperparah lagi oleh masalah teknis lain yang juga tidak boleh dianggap gampang. Karet sangat tergantung dengan cuaca. Bila hujan petani tidak bisa menyadap karena getah akan bercampur dengan air. Biaya operasional juga menjadi momok mengingat mayoritas petani menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Seperti diketahui, harga jual bensin di daerah rata-rata Rp. 8.000 per liter. Jika dibandingkan dengan harga karet yang hanya Rp. 5.000 per kilogram tentu akan besar pasak dari tiang. Belum lagi biaya hidup yang meroket karena harga kebutuhan pokok yang makin mahal. Salah besar tentunya jika pemerintah berdiam diri ditengah jeritan petani ini. Sudah saatnya pemerintah lebih berperan aktif lagi. Sedikitnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Pertama, rubah mind set masyarakat. Masyarakat pedesaan sudah terlanjur menganggap karet sebagai mata pencaharian utama. Untuk itu pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pinjaman tanpa bunga agar petani bisa memulai usaha lain seperti berternak ikan atau ayam. Kedua, pemerintah mesti memikirkan untuk membangun industri olahan karet di dalam negeri agar karet Indonesia tidak semata-mata berorientasi ekspor. Dengan adanya industri sendiri diharapkan harga karet tidak begitu tergantung lagi dengan pasar internasional. Terakhir, pemerintah harus turun tangan menelusuri dan menyelesaikan masalah kartelisasi yang terbentuk di Jambi. Dalam hal ini pemerintah bisa berkolaborasi dengan semua pihak termasuk para peneliti. Kartelisasi dan politik dagang monoponistik telah terbukti merugikan petani.

Politik uang yang tumbuh subur pada pemilu legislatif lalu adalah sebuah peringatan. Praktek curang ini ternyata tidak terjadi begitu saja tetapi juga dipengaruhi oleh kehancuran ekonomi masyarakat khususnya mereka yang menggantungkan hidup ke sektor karet. Jika permasalahan karet ini tidak segera ditanggulangi bukankah besar kemungkinan money politics akan kembali marak pada pemilu presiden Juli nanti?


Dicari: Caleg Peduli Batanghari


Ditengah gegap gempita menyambut pemilu ada satu hal yang tak boleh dilupakan menyangkut bulan maret yang baru saja berlalu, khususnya tanggal 22. Pada tanggal ini masyarakat seantero bumi memperingati hari internasional yang disebut hari air sedunia (World Water Day). World Water Day merupakan perayaan tahunan PBB yang telah berlangsung sejak tahun 1993 sebagai usaha untuk meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya air bersih. Melalui World Water Day PBB berharap masyarakat dunia tergugah untuk  terus mengelola sumber-sumber air bersih demi kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Untuk tahun 2014 ini World Water Day menyandang tema Water and Energy atau air dan energi.

Sumber-sumber air bersih memang sangat vital perannya terhadap kehidupan masyarakat apalagi jumlahnya sangat terbatas. Sebuah organisasi peduli lingkungan, Greenpeace, merilis bahwa hanya ada 2.5% tawar yang tersedia di planet bumi. Sisanya adalah air asin alias air laut. Lebih jauh Greenpeace melaporkan bahwa kurang dari 20% saja penduduk Indonesia yang memiliki akses air bersih untuk minum. Saat ini lebih dari 70% masyarakat Indonesia bergantung pada air tanah termasuk air sungai. Ironisnya, organisasi ini menyebutkan bahwa 56% sungai-sungai di Indonesia sudah tercemar.

Sungai kebanggaan masyarakat Jambi, Sungai Batanghari, adalah salah satu sungai yang sudah tercemar. Baru-baru ini Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi mencatat bahwa terdapat 16 titik sampling di sepanjang aliran Sungai Batanghari yang mengindikasikan bahwa sungai terpanjang di Sumatera ini telah tercemar.  Tingkat tercemarnya pun sudah kategori sedang dan berat. BLHD melaporkan bahwa sampah domestik rumah tangga dan kotoran manusia menjadi penyumbang terbesar terhadap pencemaran Batanghari. Sementara itu tahun lalu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedalda) Sumatera Barat juga mewanti-wanti bahwa Sungai Batanghari sudah tercemar berat. Menurut Bapedalda Sumbar penyebab rusaknya Sungai Batanghari tak lain adalah aksi penambangan emas ilegal.

Penambangan emas ilegal dengan menggunakan mesin yang biasa disebut dompeng (Dong Feng) memang seolah menjadi tren baru dalam mengumpulkan uang. Masyarakat tidak peduli lagi akan dampaknya terhadap lingkungan. Tak heran dompeng beroperasi tanpa mengenal tempat. Sawah, sungai, ladang, sampai area bandara sekalipun tak luput dari aktifitas tambang ilegal ini. Bahkan beberapa bulan silam di Desa Perentak daerah Merangin dompeng beroperasi di halaman rumah masyarakat. Jika ada hal yang mencolok tentang dompeng tak lain adalah pelakunya yang berasal dari golongan menengah keatas. Ini dikarenakan harga mesin dan biaya pembuatan dompeng yang mencapai puluhan juta rupiah. Tentu uang sebanyak itu tidak dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat apalagi di zaman susah seperti sekarang.

Dompeng yang hanya menguntungkan segelintir orang tidak hanya mencemari sungai tetapi juga merupakan sebuah wujud dari ketidakadilan. Betapa tidak masyarakat yang sehari-harinya menggantungkan hidup di Sungai Batanghari harus menanggung dampaknya. Bukan rahasia lagi kalau Batanghari adalah sumber air minum dan tempat melakukan aktifitas yang berhubungan dengan kebersihan. Disanalah masyarakat mencuci pakaian, mandi, hingga menggosok gigi. Karena dompeng sumber air mereka tercemari dengan kondisi air yang sangat keruh laksana lumpur. Dompeng juga berpotensi merusak habitat ikan karena sedotan mesin dompeng merusak dasar sungai. Bahkan tanah-tanah yang disedot oleh mesin dompeng akan membentuk pulau-pulau kecil yang menghambat aliran sungai.

Aktifitas dompeng yang merajalela sayangnya luput dari perhatian para caleg. Sepanjang pengamatan penulis tidak ada satupun dari mereka yang hendak maju ke DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR pusat menaruh kepedulian terhadap aksi merusak Sungai Batanghari ini. Padahal suara mereka sangat dibutuhkan mengingat mereka adalah calon wakil rakyat yang bertugas memperjuangkan aspirasi konstituen. Apakah para caleg miskin wawasan lingkungan? Atau isu dompeng kurang seksi untuk diangkat walaupun terbukti merusak? Apapun alasannya yang jelas masyarakat menaruh harapan besar di pundak mereka. Masyarakat sudah muak dengan kondisi Sungai Batanghari yang tak ubahnya seperti kubangan lumpur.

Sungai Batanghari dengan sejarahnya yang panjang telah berjasa besar bagi kelangsungan hidup masyarakat provinsi Jambi. Tak berlebihan rasanya jika menganggap Batanghari sebagai ‘nadinya’ Provinsi Jambi. Jika nadi ini berdenyut maka hiduplah provinsi ini. Namun lain ceritanya jika denyutnya mati, alamat buruk yang akan menimpa. Pemilu legislatif yang berlangsung hanya beberapa hari setelah perayaan World Water Day diharapkan melahirkan politisi-politisi yang pro terhadap kelestarian lingkungan. Siapapun  caleg yang terpilih nanti haruslah memberikan perhatian serius akan aksi dompeng yang terus merusak sumber air masyarakat Provinsi Jambi, Sungai Batanghari. Bukankah slogan andalan mereka ‘berjuang demi kepentingan rakyat’?