Tuesday, May 27, 2014

Money Politics dan Harga Karet


Akhirnya KPU secara resmi menetapkan hasil Pemilu legislatif tahun ini. Juaranya pun sama dengan hasil hitung cepat. Tetap PDI P dengan perolehan suara 18,95%. Namun, Pemilu legislatif yang baru saja usai sedikit tercoreng oleh politik uang yang sangat meraja lela. Adalah hal lumrah bila ditemui caleg mendadak baik hati kemudian bagi-bagi amplop kepada konstituennya. Masyarakat pun banyak yang oportunis melalui slogan NPWP mereka: Nomor Piro Wani Piro alias nomor urut berapa dan berani berayar berapa.

Maraknya politik uang menimbulkan beberapa analisis. Ada yang menganggap praktik kotor ini tumbuh subur disebabkan oleh lemahnya kualifikasi caleg. Namun ada juga yang berasumsi bahwa masyarakat banyak yang sudah berwajah dua. Di satu sisi mereka mengutuk korupsi namun di sisi lain mereka menjadi bagian dari proses transaksi uang haram tersebut. Dari sekian banyak analisis yang muncul ke permukaan, hampir tidak ada yang mengarahkan jari telunjuk ke kondisi terkini yang melanda perekonomian masyarakat Jambi. Sebagaimana diketahui beberapa bulan menjelang pemilu harga karet jatuh terhempas ke dasar bumi. Harga beli dari masyarakat yang biasanya berkisar Rp. 10.000 – Rp. 20.000 per kilogram, sebelum pemilu merosot tajam hingga menyentuh angka Rp. 5000 saja per kilonya. Melihat kondisi ini wajar saja jika uang yang ditebar oleh para caleg menjelma bak segelas air di tengah padang pasir.

Karet merupakan salah satu komoditi hasil tani primadona Indonesia dimana bumi nusantara tercatat sebagai produsen terbesar kedua dunia setelah Thailand. Provinsi Jambi sendiri sangat tergantung kepada sektor pertanian satu ini. Dikutip dari buku statistik tahunan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan, pada tahun 2011 terdapat sekitar 250.000 rumah tangga (dari total 619.000) yang menggantungkan hidup kepada sektor karet. Mayoritas dari mereka adalah petani kecil. Hal ini menjadikan karet sebagai penentu berasap tidaknya dapur banyak kepala. Jika harga karet mahal maka berisilah perut. Namun lain ceritanya jika harga jatuh. Alamat terancam kelangsungan hidup.

Beberapa pengamat menilai harga karet yang terjun bebas disebabkan oleh menurunnya permintaan dari negara-negara importir. Karet Jambi yang masih berorientasi ekspor sangat tergantung kepada negara pembeli. Jika ekonomi negara tujuan ekspor bergairah maka permintaan karet pun melimpah. Akan tetapi lain ceritanya jika industry mereka lesu pertanda malapetaka bagi para petani karet. Krisis yang melanda negara-negara eropa dan Amerika beberapa tahun silam serta melemahnya perekonomian Tiongkok akhir-akhir ini merupakan bukti soheh betapa besar peran negara-negara importir dalam memporak-porandakan perekonomian petani karet.

Sayangnya itu bukan masalah tunggal. Ada beberapa indikator lain yang luput dari pengamatan. Setidaknya hal ini terungkap dalam sebuah penelitian. Tahun 2012 silam seorang peneliti dari Universitas Goettingen, Jerman, mengadakan sebuah penelitian lapangan untuk mencari tahu peran karet terhadap sosio-ekonomi masyarakat. Penulis sendiri berposisi sebagai asisten peneliti. Penelitian yang bertempat di lima kabupaten dalam Provinsi Jambi ini menemukan beberapa hal yang berhubungan erat dengan fluktuasi harga karet.

Dilapangan ditemukan masih banyak karet petani Jambi yang dibawah standar seperti bercampur tatal (kulit pohon karet) dan tanah. Alasan petani menyertakan campuran ini adalah agar karet mereka lebih berat saat ditimbang. Petani pun banyak yang tidak selektif dalam memilih bibit. Mereka asal tanam saja sehingga hal ini mempengaruhi kuantitas dan kualitas karet yang dihasilkan. Informasi harga pasar internasional juga merupakan hal yang asing bagi petani. Mereka biasanya mengangguk saja kepada harga yang ditetapkan oleh pembeli lokal.

Diantara itu semua ada penyebab yang lebih serius lagi: permainan harga di tingkat pedagang dan pabrik. Dalam jurnal pertama dari penelitian ini “Have Indonesian Rubber Processors Formed a Cartel?” menyimpulkan bahwa pabrik karet di Jambi memiliki kekuatan pasar yang berdasarkan pada kartelisasi. Minimnya jumlah pabrik karet (9 pabrik untuk 250.000 petani) membuat pabrik-pabrik ini tidak dalam kompetisi yang ketat melainkan berkolaborasi dalam mengendalikan harga. Kondisi pasar monopsonistik (penawaran lebih banyak daripada permintaan) ini tentu saja sangat merugikan petani.

Fluktuasi harga karet yang seringkali tak terkendali semakin menegaskan kalau sektor ini tidak lagi bersahabat dengan petani. Hal ini diperparah lagi oleh masalah teknis lain yang juga tidak boleh dianggap gampang. Karet sangat tergantung dengan cuaca. Bila hujan petani tidak bisa menyadap karena getah akan bercampur dengan air. Biaya operasional juga menjadi momok mengingat mayoritas petani menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Seperti diketahui, harga jual bensin di daerah rata-rata Rp. 8.000 per liter. Jika dibandingkan dengan harga karet yang hanya Rp. 5.000 per kilogram tentu akan besar pasak dari tiang. Belum lagi biaya hidup yang meroket karena harga kebutuhan pokok yang makin mahal. Salah besar tentunya jika pemerintah berdiam diri ditengah jeritan petani ini. Sudah saatnya pemerintah lebih berperan aktif lagi. Sedikitnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan.

Pertama, rubah mind set masyarakat. Masyarakat pedesaan sudah terlanjur menganggap karet sebagai mata pencaharian utama. Untuk itu pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pinjaman tanpa bunga agar petani bisa memulai usaha lain seperti berternak ikan atau ayam. Kedua, pemerintah mesti memikirkan untuk membangun industri olahan karet di dalam negeri agar karet Indonesia tidak semata-mata berorientasi ekspor. Dengan adanya industri sendiri diharapkan harga karet tidak begitu tergantung lagi dengan pasar internasional. Terakhir, pemerintah harus turun tangan menelusuri dan menyelesaikan masalah kartelisasi yang terbentuk di Jambi. Dalam hal ini pemerintah bisa berkolaborasi dengan semua pihak termasuk para peneliti. Kartelisasi dan politik dagang monoponistik telah terbukti merugikan petani.

Politik uang yang tumbuh subur pada pemilu legislatif lalu adalah sebuah peringatan. Praktek curang ini ternyata tidak terjadi begitu saja tetapi juga dipengaruhi oleh kehancuran ekonomi masyarakat khususnya mereka yang menggantungkan hidup ke sektor karet. Jika permasalahan karet ini tidak segera ditanggulangi bukankah besar kemungkinan money politics akan kembali marak pada pemilu presiden Juli nanti?


No comments:

Post a Comment