Antara Sydney dan Indonesia

Halo semuanya!

Kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang petualangan saya dan teman-teman Aiyep di hari ke lima kami di Sydney. Oke lansung saja. Pernah tidak terlintas di pikiran pembaca semua tentang prosedur berhubungan dengan anak-anak di lingkungan kerja? Jika di Indonesia kita bisa berhubungan dengan anak-anak dimanapun  dan dalam keadaan apapun. Namun di Sydney situasinya sedikit berbeda. 

Berhubungan dengan anak-anak disini sangat diatur dengan ketat oleh pemerintah. Aktifitas yang memerlukan interaksi atau melibatkan anak-anak haruslah mendapatkan izin tertulis dulu. Jika tidak, masalah sudah siap di depan anda. Pemerintah akan dengan tegas menindak anda.

Rumitnya perizinan berhubungan dengan anak-anak kami alami sendiri disini, mengingat pekerjaan dari beberapa orang diantara kami adalah guru. Tadi siang beberapa orang diantara kami harus pergi ke sebuah institusi untuk mengurus perizinan tersebut. Sebelum berangkat kesana, terlebih dahulu kami memastikan bahwa paspor dan KTP sudah ditangan.

Sesampai disana, kami disambut dengan sigap oleh salah seorang pegawai kantor. Sepertinya dia sudah stand by untuk menyambut setiap orang yang masuk ke kantor itu dan menanyakan keperluan orang tersebut. Aksi tangkas pegawai kantor itu membawa pikiranku menyebrangi laut jauh ke utara menuju sebuah negeri bernama Indonesia. Disana posisi pegawai kantor pemerintahan merupakan sebuah profesi yang ‘mulia’. 

Pelayanan yang bagus selalu mengundang senyum

Magnet agung bernama PNS ini memiliki daya tarik yang sangat dahsyat. Ia menjangkau semua usia sampai ke pelosok tanah air. Tidak sedikit sarjana-sarjana ‘terdidik’ Indonesia rela mempersembahkan uang ratusan juta rupiah hanya untuk mendaptakan NIP dibawah namanya. Jika sudah begini, hukum ekonomi yang disebut dengan permintaan dan penawaran akan berlaku. Karena permintaan akan PNS selalu melebihi dari penawaran yang ada, maka orang yang menang adalah yang memiliki paling banyak uang. Kalau sudah begini kualitas tidak penting lagi karena tolak ukurnya sudah berganti dengan rupiah. Maka tak heran jika banyak diantara PNS di Indonesia dihujat karena kerjanya lamban  atau tidak professional. 

Uang yang mengatur negara

Kembali ke proses perizinan berhubungan dengan anak-anak tadi. Satu persatu dari kami dipanggil menuju konter yang kosong untuk mendapatkan surat izin tersebut. Ketika giliranku dipanggil, aku mendapat nasib apes. Si mbak konter itu tidak bisa menerima KTP yang aku punya. Alasannya adalah kartu yang seperti itu bisa dibuat oleh siapapun. Kayaknya dia tidak tau kalau biaya pembuatan kartu saktiku ini bernilai triliunan rupiah. Sebagai gantinya si mbak konter tersebut memintaku mengeluarkan ATM. Aku buka dompetku dan kuulurkan kartu yang dia minta. Lagi-lagi dia menolaknya. Kali ini karena tidak ada namaku tertulis di ATM tersebut. 

Aku dan teman-teman memilih pulang. Kami serahkan urusan ini kepada coordinator kami. Mudah-mudahan ada jalan keluar dalan waktu dekat mengingat kami akan bekerja dalam waktu dekat.