Kamis, 16 Juli 2009

makalah anti korupsi


Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan atas nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.
Al-hamdulillah, akhirnya apa yang telah direncanakan untuk menyelesaikan makalah ini bisa terlaksana. Makalah ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas akademik mata kuliah “Pendidikan Anti Korupsi”.
Tak ada gading yang tak retak, penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya bila di dalam penyusunan makalah ini banyak terdapat kekeliruan dan kekhilafan. Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Amiiin…




Penyusun




















DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..........................................................................................
Daftar Isi.....................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PEMBAHASAN
BAB III PENUTUP
Catatan Akhir............................................................................................

Daftar Pustaka…………………………………………………………...































BAB I
PENDAHULUAN

Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang “lumrah dan Wajar“. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi, yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat “stress” para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di Negara kita. Jika dikatakan telah membudaya dalam kehidupan, lantas darimana awal praktek korupsi ini muncul dan berkembang?, bagaimana penegakan hukum dan pemberantasannya?. Semoga tulisan ini dapat sedikit memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan di atas.

















BAB II
PEMBAHASAN

1. Korupsi ; Warisan Masa Lalu
Secara garis besar, budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalu 3 (tiga) fase sejarah, yakni ; zaman kerajaan, zaman penjajahan hingga zaman modern seperti sekarang ini.

1.1. Fase Era Kerajaan
Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya, dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno, seperti kerajaan Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dll, mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasan yang disertai dengan motif untuk memperkaya, telah menjadi faktor utama kehancuran kerajaan-kerajaan tersebut.

1.2. Fase Era Penjajahan
Pada zaman penjajahan, budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah colonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah adiministratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu.

1.3. Fase Era Modern
Fase perkembangan praktek korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Akan tetapi budaya yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial, tidak serta merta lenyap begitu saja. salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

2. Perundang-Undangan dan Korupsi
Sejarah Perundang-undangan anti korupsi di Indonesia sebenarnya sudah sedemikian rupa panjang. Pakar Hukum Pidana, Andi Hamzah menyebutkan bahwa Indonesialah Negara pertama di Asia yang memiliki UU Anti Korupsi. Di antara UU tersebut adalah terdapat Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/061957 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di keluarkan pada tahun 1957.
Menjelang berakhirnya rezim Orde Lama, keluar suatu peraturan baru terkait dengann upaya pemberantasan korupsi: Peraturan Pemerintah Penggganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
Di awal pemerintahan Orde Baru, seolah ingin merespon desakan masyarakat dan seiring dengan pergantian rezim, pemerintah menunjukkan tekad untuk lebih serius memberantas korupsi yang saat itu sudah mulai menggurita, tetapi terasa lemah dalam menyikapinya. Untuk merealisasikannya presiden soeharto diantaranya mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 1970. Isinya membentuk tim baru, yaitu Komisi Empat yang tugas utamanya tidak lain adalah pemberantasan korupsi. Tidak lama setelah itu, tahun 1971, keluar UU baru No. 3 lagi-lagi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Belum jelas apa yang dihasilkan oleh Komisi Empat, Presiden Soeharto dengan Inpres No. 9 Tahun 1977 membentuk tim serupa yang bernama Tim Operasi Ketertiban (Opstib). Realisasi gerakan ang dilakukan oleh tim terakhir ini adalah dengan gerakan penertiban dan pemberantasan pungutan liar di jalan-jalan dan pelabuhan, kemudian mencoba untuk melakukan penertiban di aparat kementerian dan daerah. Seolah ingin tetap meyakinkan bahwa agenda pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas pemerintahan Orde Baru, tahun 1982 Presiden Soeharto menghidupkan kembali aktifitas Tim Pemberantasan Korupsi dengan peggantian personel.
Sesuatu yang menggelikan di balik semua prosesi dan pembuatan perundang-undangan tersebut adalah, sampai jatuhnya rezim Soeharto (Orde Baru), perangkat undang-undang dan tim-tim yang dibuat di atas tidak pernah memberikan kontribusi yang menonjol dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Usai Orde Baru, tahun 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Terinspirasi olehh TAP tersebut dan sebagai retorika serta kampanye politik hukum, Orde Reformasi juga ingin unjuk gigi dalam rangka memberantas Tindak Pidana Korupsi. Lahirlah UU Nomor 28 dan 31 Tahun 1999. Dua tahun berikutnya lahir pula UU Nomor 20 Thun 2001 yang merupakan cikal bakal lahirnya KPK.

3. Struktur Hukum dan Korupsi
Diantara penyakit sosial korupsi yang terparah di negeri ini adalah yang menghinggappi struktur hukum kita (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan). Hal ini dinyatakan oleh Daniel Kaufmann, seorang pengamat hukum dan kelembagaan hukum di negara-negara berkembang, dalam surveinya tentang bureaucratic and judicial bribery (penyuapan pada birokrasi dan lembaga pengadilan). Dia menegaskan bahwa penyuapan dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan yang tertinggi, jika dibandingkan dengan Negara-negara yang dikenal dikuasai oleh agen dan mafia narkotika semacam Kolombia, Venezuela, atau bekas Negara komunis seperti Ukraina dan Rusia, atau Negara semi dictator semisal Mesir atau Yordania.
Dalam korupsi di peradilan, korupsi sudah sampai pada seluruh tahapan peradilan. Begitu juga dalam kepolisian. Upaya kepolisian yang pernah menyatakan diri sebagai “pengayom, pelindungdan pelayan masyarakat” tampaknya belum sepenuhnya dirasakan secara nyata. Mereka yang pernah berinteraksi dengan polisi pasti pernah merasakan bagaimana model transaksi hukum yang hamper pasti selalu dilakukan dalam menyelesaikan setiap kasus.

4. Kultur Hukum vs Moralitas
Melihat realitas para penegak hukum tersebut dapat menggiring kita mendekati titik frustasi (hopeless). Sebelum mimpi buruk tersebut benar-benar datang, sesungguhnya masih tersisa secercah harapan pada penguatan gerakan hukum secara kultural dalam pengertian yang luas.
Penguatan model demikian itu dapat dimulai dari beberapa langkah:
Pertama, membebaskan diri dari hukum dogmatic ala Begriffsjurisprudenz.
Kedua, mekanisme hukum (termasuk pembentukan lembaga quasi Negara/ state
auxiliary bodies semisal Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, Komisi Kepolisian dan lain-lain) hanya menawarkan tindakan repressif bagi pemberantasan korupsi.
Ketiga, akselerasi proses demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Keempat, relasi agama-hukum-negara.



























BAB III
PENUTUP

Pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya telah berjalan cukup lama, bahkan nyaris setua umur Republik ini berdiri. Berbagai upaya represif dilakukan terhadap para pejabat publik atau penyelenggara negara yang terbukti melakukan korupsi. Sudah tidak terhitung telah berapa banyak pejabat negara yang merasakan getirnya hidup di hotel prodeo.
Berdasarkan sejarah, selain KPK yang terbentuk di tahun 2003, terdapat 6 lembaga pemberantasan korupsi yang sudah dibentuk di negara ini yakni; (i) Operasi Militer di tahun 1957, (ii) Tim Pemberantasan Korupsi di tahun 1967, (iii) Operasi Tertib pada tahun 1977, (iv) tahun 1987 dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dari sektor pajak, (v) dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TKPTPK) pada tahun 1999, dan (vi) tahun 2005 dibentuk Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor).
Berbagai kebijakan dan lembaga pemberantasan yang telah ada tersebut ternyata tidak cukup membawa Indonesia menjadi negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan kondisi dimana Indonesia tetap dicap sebagai salah satu negara terkorup di dunia tentunya ada beberapa hal yang kurang tepat dalam pelaksanaan kebijakan atau pun kinerja dari lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Tidak berlebihan kiranya menyebutkan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan PR kita bersama yang harus segera diselesaikan.










2 komentar:

  1. http://putellaking.blogspot.com/2009/07/makalah-anti-korupsi.html

    BalasHapus